BP Batam Bentuk Tim Terpadu Tangani Kepastian Hak Warga Rempang

kepastian hak warga rempang
Rapat membahas tugas tim terpadu untuk menangani kepastian hak warga Rempang terkait pembangunan Rempang Eco City, Senin (8/1/2024). Foto: bpbatam.go.id

Batam (gokepri.com) – Badan Pengusahaan (BP) Batam membentuk tim terpadu untuk menangani dampak sosial pembangunan Rempang Eco City. Tim terpadu ini akan menangani masalah pemberian kepastian hak bagi warga Rempang.

Terkait tugas tim terpadu dibahas dalam rapat di Balairung Sari, BP Batam, Senin 8 Januari 2024. Rapat dipimpin oleh Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, yang sekaligus Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City.

Sudirman mengatakan rapat tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023, tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

Baca Juga: Kepala BP Batam Angkat 45 Pemuda Rempang Jadi Tenaga Ditpam

Dalam Perpres perubahan atas Perpres 62 tahun 2018 tersebut, disebutkan bahwa dalam rangka penanganan dampak sosial kemasyarakatan, maka Gubernur menetapkan tim terpadu.

Sementara untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KBPB), maka penanganannya dilaksanakan oleh Kepala BP Batam. Termasuk untuk membentuk Tim Terpadu.

Tim terpadu ini bertugas merekomendasikan besaran nilai santunan hingga merekomendasikan penyediaan tanah dan rumah pengganti dalam rangka pemukiman kembali.

Termasuk juga, pembangunan infrastruktur dasar; fasilitas pemerintahan; fasilitas sosial, dan fasilitas umum sesuai kebutuhan.

“Jadi tim terpadu Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City ini sudah dibentuk melalui Keputusan Kepala BP Batam Nomor 265 tahun 2023,” kata Sudirman, dikutip dari laman resmi BP Batam.

Tim terpadu yang telah ditetapkan itu terdiri dari unsur BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam, akademisi, Mejelis Ulama Indonesia (MUI) hingga tokoh masyarakat.

Ads bp batam 2026 baru

Sudirman berharap ke depannya penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan kawasan Rempang Eco-City ini bisa berjalan dengan lancar.

Ia meminta semua yang tergabung dalam tim terpadu dapat saling mendukung dan menjalankan tugas sesuai ketetapan dalam Perpres 78 tahun 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

***

Pos terkait