Batam (gokepri) – Muhammad Rudi menuding ada aktor intelektual atau dalang di balik unjuk rasa Rempang di depan kantor BP Batam pada 11 September lalu. Tak spesifik, Walikota-Kepala BP Batam itu hanya menyebut oknum di Provinsi Kepri.
Isu ini dilempar Rudi di hadapan pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan digital di Harmoni One, Batam Center, Senin 30 Oktober 2023. Ia mendengar langsung soal adanya dalang yang mengerakkan massa dari beberapa daerah antara lain warga Tanjungpinang dan Lingga untuk berunjuk rasa di depan kantor BP Batam.
Informasi itu diperoleh Rudi dari seorang keluarga tahanan yang menemuinya. Keluarga tersebut merupakan istri dari pendemo 11 September yang kini ditahan di Polresta Barelang. Ia menemui Rudi untuk memohon agar suaminya dibebaskan dari penjara. Pada aksi demo bela Rempang pada 11 September lalu, polisi menangkap 40 orang.
Baca Juga: Polisi Amankan 14 Orang Terduga Provokator dalam Aksi Unjuk Rasa di Batam Center
“Tolong lepaskanlah suami-suami kami. Suami Ibu kenapa saya tanya? Suami kami ditahan di Polres, demo dulu. Kamu tingal di mana? Kami tinggal Tanjungpinang. Kamu tinggal di mana? Kami tinggal di Daik Lingga,” kata Rudi mengulangi ucapannya kala bertemu keluarga korban saat itu.
Sebagian besar pendemo yang ditahan dalam demo ricuh di Kantor BP Batam tersebut bukan warga Pulau Rempang namun warga dari daerah lain. “Yang lain bukan orang Rempang. Saya bilang, ‘minta tolong ke mereka yang nyuruh kamu,'” sambung Rudi. Rudi mengatakan jika nanti para tahanan telah keluar, ia akan mengungkapkan ke publik siapa dalang dari kejadian ini semua.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad yang diwawancara soal pernyataan Rudi, menyebutkan tudingan yang disampaikan Kepala BP Batam itu tidak mendasar dan hanya memperkeruh suasana.
“Saya kira Wali Kota Batam sudah beberapa kali berbicara hal seperti itu kepada saya. Tetapi ketika saya tanyakan siapa orangnya, beliau tidak berani menyampaikan,” kata Ansar, Kamis 2 November 2023.
Ia meminta Kepala BP Batam itu mempertanggungjawabkan ucapannya. Sebab, pernyataan yang dilontarkan bisa membangun opini negatif publik.
Ia juga meminta jika memang terdapat oknum Pemprov Kepri yang terlibat dalam insiden kerusuhan di Kantor BP Batam pada tanggal 11 September lalu agar pihak yang bersangkutan segera diungkapkan.
“Beliau (Kepala BP Batam) berbicara mesti tanggung jawab. Kalau betul ada keterlibatan oknum Pemprov Kepri, jelaskan siapa orangnya agar semuanya jelas. Jangan karena ketidakmampuan kita mengatasi situasi, justru kita lempar ke pihak lain. Itu tidak bijak, jangan begitu,” tegas Ansar.
Ia menekankan Pemprov Kepri pasti mendukung penyelesaian polemik di Pulau Rempang dan dorongan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di Pulau tersebut.
“Sekarang itu fokus saja lanjutkan supaya ini semua selesai dengan baik, tak usah membuat imej ataupun opini yang hanya akan membuat ricuh begitu. Saya kira kita semua sudah lebih dewasa dalam hal kepemimpinan. Selesaikan ini, karena investasi di Kepri sangat penting, dan kewenangan sepenuhnya berada di BP Batam,” kata dia.
Setelah pidato kontroversial Rudi, video ia tentang dalang demo beredar di media sosial.
Direktur Perwakilan Public Trust Institute (Putin) Kepri Robby Patria menyebut hal seperti ini perlu diluruskan agar tak ada salah persepsi dan untuk menjaga kondusivitas di Batam dan Kepri. Robby juga meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad tidak terpancing dengan pernyataan atau berita potongan video yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
“Video Pak Rudi itu diambil sepotong-sepotong. Dan Pak Ansar juga tak perlu terpancing menanggapi yang belum terkonfirmasi kebenarannya,” kata Robby.
Apalagi, kasus ini kan nantinya akan bergulir di Pengadilan, pasti akan terbuka juga di sana. “Oknum-oknum di balik aksi demo rusuh 11 September itu harus dibuka di Pengadilan nanti,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti Fedro, Muhammad Ravi
