Pemkab dan Kejari Karimun Teken MoU Kerjasama Bidang Hukum Datun

Bupati Karimun Aunur Rafiq bersama Kajari Firdaus disaksikan Ketua DPRD M Yusuf Sirat dan Sekda Karimun M Firmansyah menunjukkan MoU di bidang hukum Datun.

Karimun (gokepri.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun meneken Memorandum of Understanding (MoU) dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di rumah dinas Bupati Karimun, Senin 14 November 2022.

Kerjasama di bidang Datun ini diteken Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karimun Firdaus disaksikan Sekretaris Daerah Karimun Firmansyah beserta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Karimun.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan surat kuasa khusus dari Bupati Karimun kepada Kajari dalam penanganan perkara tata usaha negara.

“Penandatanganan kerjasama ini sebagai perwujudan komitmen bersama dalam mendukung amanah Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah di Kabupaten Karimun,” ujar Kajari Karimun, Firdaus.

Kerjasama tersebut implementasi dari UU nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

“Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur penegak hukum yang merupakan lembaga penuntutan dalam semua tindak pidana,” ungkapnya.

Dikatakan, berdasarkan UU untuk dapat melakukan penegakan hukum secara preventif maupun represif yaitu pencegahan dan penindakan.

Menurut dia, perwujudan langkah strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan serta pembangunan.

Bupati Karimun Aunur Rafiq menambahkan, kegiatan ini merupakan keinginan bersama antara Pemkab Karimun dan Kejari guna menjadi motivasi dan suatu kebutuhan bersama untuk lebih menyempurnakan dan bagaimana agar dapatnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Tentunya Pemerintah Kabupaten Karimun menjalin hubungan kerjasama yang baik dan membatu kami dalam hal mengatasi persoalan-persoalan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara,” ungkap Rafiq.

Ads bp batam 2026 baru

Dikatakan, momentum ini dapat meminimalisir dan menyempurnakan roda pemerintahan di Kabupaten Karimun.

Penulis: Ilfitra

Pos terkait