Surabaya (gokepri.com) – Pemerintah akan melarang ekspor listrik berbahan energi baru terbarukan (EBT) ke semua negara.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia usai membuka acara pertemuan kedua Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) di Solo yang merupakan rangkaian dari Presidensi G20 Indonesia.
“Indonesia kan 2025 minimum 24 persen listrik pakai EBT, kami belum cukup, ngapain ekspor. Kalau orang bangun industri, bangun di Indonesia. Jangan bahan baku di Indonesia tapi pembangunannya di tempat lain. Kami ingin ada kolaborasi positif yang saling menguntungkan terhadap semua negara dan semua pengusaha,” kata dia, Rabu 6 Juli 2022.
“Kita melarang ekspor listrik EBT ke dunia, kita tidak berbicara satu negara [Singapura].”
Kebijakan tersebut dirancang untuk mencukupi kebutuhan listrik EBT di dalam negeri, sejalan dengan target Indonesia yang sudah memakai listrik EBT 23 hingga 25 persen pada 2025.
Bahlil menegaskan, pemerintah tetap membuka investasi di sektor EBT. “Silahkan investasi di Indonesia, tapi listriknya dipakai untuk Indonesia. Kalau orang bangun industri, jangan ambil bahan baku di Indonesia, dibangunnya di tempat lain,” tegas dia.
Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia segera membatasi ekspor sejumlah bahan mentah untuk memastikan terjaganya hilirisasi di dalam negeri.
“Indonesia dalam melakukan investasi ke depan terhadap pengelolaan sumber daya alam, kami melakukan hilirisasi dalam rangka menciptakan nilai tambah,” katanya.
Ia mengatakan langkah tersebut sejalan dengan visi besar Presiden Joko Widodo tentang transformasi ekonomi. Menurut dia, salah satu bahan mentah yang dalam waktu dekat akan dibatasi volume ekspornya adalah nikel.
“Terkait dengan nikel saya pikir harus kami perjuangkan, tahun ini kami akan menyetop ekspor bauksit mentah,” katanya.
Meski belum memastikan kapan larangan ekspor tersebut diterapkan mengingat saat ini masih sedang dalam proses kajian, ia mengatakan sesuai dengan perintah presiden kebijakan tersebut akan dilakukan mulai tahun ini.
Selanjutnya, mulai tahun depan langkah serupa juga akan diterapkan pada untuk komoditas timah. Ia mengatakan penghasil timah terbesar di dunia yakni China, sedangkan Indonesia menempati posisi kedua, tetapi Indonesia justru menjadi eksportir terbesar untuk komoditas tersebut.
“Kami baru melakukan hilirisasi tidak lebih dari 5 persen, berapa kehilangan kita,” katanya.
Oleh karena itu, hilirisasi harus dilakukan karena berdampak pada terjaganya lingkungan.
“Kalau tidak penambangan liar akan terus terjadi, penambangan yang tidak bisa mengukur kapasitas volume produksi kita. Ini kan bahaya. Jadi kami mengelola, pengetatan dalam rangka mendorong terwujudnya industri yang ramah lingkungan,” katanya.
Rencana Ekspor Listrik ke Singapura
Sebelumnya sejumlah rencana ekspor listrik mengemuka di Tanah Air. Rencana yang mencolok adalah desain listrik dari PLTA Kayan. Pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia dirancang dengan kapasitas 9.000 MW. Dengan produksi ini, PT Kayan Hydro Energy sebagai IPP hendak menjual produksinya hingga ke Malaysia.
Sedangkan Singapura sudah mendesain impor listrik dari Indonesia pada 2025 sebesar 600 Mega Watt (MW). JUmlah impor itu akan melonjak dua kali lipat pada 2027 atau setara 1.200 MW.
Pada Januari 2022 lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng telah menandatangani Nota Kesepahamaan (Memorandum of Understanding/MOU) di bidang kerja sama energi.
Penandatanganan MoU Kerja Sama Energi ini menjadi salah satu deliverables pada pertemuan Leaders’ Retreat antara Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan.
“Saya melihat nilai penting MoU di level G-to-G sebagai dasar kedua negara untuk mendorong dan meningkatkan insiatif proyek kerja sama energi, baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat bisnis,” kata Arifin dalam sambutannya usai melakukan penandatanganan secara virtual.
MoU kerja sama bidang energi tersebut, tambah Arifin, akan memayungi sejumlah area, seperti pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS dan hidrogen, interkoneksi listrik lintas batas dan jaringan listrik regional, perdagangan energi, pembiayaan proyek energi, dan peningkatan kapasitas SDM.
Selain itu, di Provinsi Kepri sendiri ada setidaknya tujuh investasi PLTS yang rencananya listriknya dikirim ke Singapura.
Total investasi diperkirakan mencapai Rp250 triliun dengan kapasitas energi yang dihasilkan sekitar 20 gigawatt. Dari tujuh konsorsium tersebut, yang sudah siap ada di Pulau Bulan yang dikembangkan oleh Medco Energy, PacificLight Power, dan GallantVentures.
Konsorsium tersebut bahkan sudah mendapatkan lampu hijau dari Energy Market Authority (EMA) untuk melakukan ekspor percobaan ke Singapura pada 2024 mendatang dengan kapasitas 100 megawatt.
Singapura sendiri sudah merancang impor listrik hingga 2027 sebesar 1,2 gigawatt dan bertahap dapat dipenuhi hingga 4 gigawatt pada 2030.
Proyek lain yang dipastikan terdampak dari kebijakan pemerintah tersebut adalah listrik dari PLTA Kayan. Pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia dirancang dengan kapasitas 9.000 MW. Dengan produksi ini, PT Kayan Hydro Energy sebagai IPP hendak menjual produksinya hingga ke Malaysia.
Penulis: Candra Gunawan
Sumber: Bisnis.com, Antara
