Karimun (gokepri.com) – Sebanyak 160 pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Karimun belum mengantongi izin Industri Rumah Tangga (IRT).
Sehingga, produk yang dihasilkan para pelaku usaha rumah tangga itu sulit menembus pasaran secara luas.
“Hingga saat ini, jumlah pelaku IRT yang kami inventarisir sebanyak 160 dengan jumlah 600 produk IRT,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Karimun, Rachmadi.
Agar para pelaku usaha bisa memiliki IRT, maka Dinas Kesehatan Karimun melaksanakan Bimbingan Teknis Penyuluhan Pengamanan Pangan kepada para pelaku usaha IRTP.
“Kami harapkan setelah Bimtek ini mereka (pelaku usaha) bisa segera mengurus IRT nya,” ujar Rachmadi.
Sebab, bagaimanapun IRT merupakan salah satu sertifikat kelaikan produk makanan tersebut.
“Kami nanti akan periksa di lapangan juga, kami akan melihat bahan bakunya seperti apa, bagaimana kondisi higienisnya, cara produksinya,” jelas Rachmadi.
Menurut dia, makanan merupakan suatu produk yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat. Ketika dalam produksi tidak aman dan higienis tentu memiliki resiko yang lebih besar.
Makanan yang harus mengantongi IRT tersebut adalah yang memiliki daya tahan mulai dari 10 hari ke depan.
“Jika makanan atau kue-kue basah tidak perlu pakai IRT,” sebutnya.
Rachmadi menyebut, kendala yang dihadapi pelaku usaha IRT saat ini adalah kesulitan dalam pengurusan izin yang menggunakan sistem online.
“Sekarang kan lebih ke sistem online dan kemampuan online mereka lebih terbatas. Makanya, banyak diantara pelaku usaha yang kesulitan mengurus IRT,” katanya.
Kendati begitu, Bupati Karimun Aunur Rafiq selalu mewanti-wanti kepada petugas di tingkat kecamatan hingga DPMPTSP agar membantu para pelaku usaha yang kesulitan mengurus IRT mereka dengan cara online.
“Pak Bupati sudah berulangkali menyampaikan agar petugas di tingkat kecamatan dan DPMPTSP bantu memfasilitasi mereka,” pungkasnya.
Penulis: Ilfitra
