UMK Anambas 2027 Naik Rp515.166 Jadi Rp4,79 Juta

UMK Anambas 2027
Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Anambas menyepakati rekomendasi kenaikan UMK 2027 sebesar 12,04 persen dalam sidang pleno tripartit, Jumat (20/11/2026). GOKEPRI/Wisnu Een

ANAMBAS (gokepri) — Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Anambas menyepakati rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 sebesar Rp4.795.017. Nilai ini naik Rp515.166 atau 12,04 persen dibandingkan UMK 2026 sebesar Rp4.279.851.

Kesepakatan tersebut muncul dalam sidang pleno tripartit di Ruang Rapat Media Center Lantai II, Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Jumat (20/11/2026). Unsur pemerintah, pengusaha, pekerja, dan akademisi membahas besaran kenaikan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah serta kemampuan dunia usaha.

Selain UMK, sidang pleno menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2027 sebesar Rp4.842.968. Ketentuan khusus ini menyasar pekerja sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Baca Juga: Dewan Pengupahan Kepri Usulkan UMP 2027 Rp4,22 Juta, UMSP Rp4,25 Juta

Dalam pembahasan, Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) menggunakan formula kenaikan upah yang menggabungkan inflasi Kepulauan Riau sebesar 3,49 persen dengan pertumbuhan ekonomi Anambas sebesar 15,54 persen.

Angka pertumbuhan tersebut mengacu pada data 2025. Capaian itu menempatkan Anambas pada posisi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.

Meski demikian, DPK tidak memilih indeks alfa tertinggi. Melalui dialog sosial tripartit, unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja menyepakati indeks alfa 0,55 dari rentang 0,50 hingga 1,00.

Pilihan tersebut mempertimbangkan kondisi pekerja sekaligus kemampuan sektor usaha nonmigas. Sebab, pertumbuhan ekonomi Anambas masih bertumpu pada sektor pertambangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertambangan menyumbang 80,72 persen terhadap perekonomian daerah. Sektor tersebut tumbuh 19,04 persen.

Sementara itu, pertumbuhan sektor lain jauh lebih rendah. Sektor perdagangan tumbuh 7,1 persen, sedangkan penyediaan akomodasi dan makan minum hanya 2,1 persen.

Sektor perikanan bahkan mengalami kontraksi 0,9 persen. Sektor jasa keuangan juga menyusut 4,2 persen.

Perbedaan kinerja antarsektor menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kenaikan upah. Depekab juga memperhitungkan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja sebesar Rp5.977.587.

Dengan rekomendasi UMK 2027, upah minimum dapat memenuhi 80,22 persen dari estimasi KHL. Pada 2026, UMK hanya mencakup 71,60 persen dari kebutuhan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar mengingatkan peserta sidang agar mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh sebelum menentukan indeks alfa.

“Kita tidak harus memaksakan untuk mengejar nilai alfa yang paling tinggi. Memang, masyarakat, khususnya para pekerja, tentu menginginkan kenaikan yang setinggi-tingginya. Namun, kita juga perlu melihat tren pertumbuhan ekonomi tahun ini,” ujar Sahtiar.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anambas Remon juga menyoroti dominasi sektor migas dalam perekonomian daerah. Menurut dia, kenaikan upah perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga iklim investasi.

“Harapan kami, kesejahteraan pekerja tetap dapat dijaga, tetapi iklim investasi juga harus tetap dipertahankan agar kondusif,” kata Remon.

UMSK untuk sektor pertambangan migas

Selain UMK, Dewan Pengupahan merekomendasikan UMSK 2027 sebesar Rp4.842.968. Nilainya sekitar 1 persen lebih tinggi daripada UMK 2027.

Ketentuan tersebut menyasar perusahaan skala menengah dan besar di sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam. Cakupannya meliputi kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 06100 dan 06201.

Pekerja lepas pantai atau offshore juga menghadapi risiko pekerjaan yang tinggi. Mereka harus memiliki sertifikasi khusus, termasuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (BOSIET).

Sementara itu, ketentuan UMK berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Perusahaan wajib menerapkan Struktur dan Skala Upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Khusus usaha mikro dan kecil, pengusaha dapat menentukan upah berdasarkan kesepakatan dengan pekerja. Namun, besaran upah tersebut minimal 50 persen dari upah minimum.

Penetapan upah juga merujuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan tersebut disebut memuat sanksi bagi pengusaha yang membayar upah di bawah ketetapan.

Pengusaha perorangan terancam pidana penjara maksimal empat tahun atau denda hingga Rp200 juta. Sementara itu, korporasi terancam denda Rp200 juta hingga Rp2 miliar.

Sanksi tersebut tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk membayar kekurangan upah kepada pekerja.

Sidang pleno turut melibatkan sejumlah unsur Dewan Pengupahan. Sekretaris Daerah Sahtiar bertindak sebagai Dewan Pembina bersama Ketua Dewan Pengupahan sekaligus Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Anambas, Japrizal.

Peserta lainnya berasal dari BPS Anambas, Kadin Anambas, K-SPSI, Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia, serta kalangan akademisi. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Paduka Anambas, Sukri, mewakili unsur akademisi. Remon mengikuti rapat secara daring.

Setelah sidang pleno, DPK menyerahkan berita acara hasil pembahasan kepada Bupati Kepulauan Anambas. Bupati selanjutnya akan meneruskan rekomendasi tersebut kepada Gubernur Kepulauan Riau paling lambat 23 November 2026.

Gubernur dijadwalkan menetapkan UMK paling lambat 25 November 2026. Adapun penetapan UMSK memiliki tenggat paling lambat 30 November 2026.

Ketetapan upah minimum tersebut direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. WISNU EEN

Baca Juga: UMK Karimun 2027 Ditetapkan Rp4.574.588 atau naik 7,84 persen dari Tahun Lalu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait