Sampah Bukan Hanya Urusan Pemerintah, Warga Batam Didorong Kelola dari Rumah

Sampah.(gokepri.com/engesti)

BATAM (gokepri.com) – Persoalan sampah di Kota Batam tidak cukup diselesaikan dengan menambah armada pengangkut maupun memperluas tempat pembuangan akhir (TPA). Kesadaran masyarakat untuk mengurangi, memilah, dan mengelola sampah sejak dari rumah juga menjadi kunci agar persoalan tersebut tidak terus berulang.

Di sejumlah kawasan Batu Aji dan Sagulung, tumpukan sampah bahkan dikeluhkan warga karena hampir sebulan tidak diangkut. Kondisi tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan lingkungan permukiman.

Keluhan muncul di kawasan Fanindo, Taman Carina, hingga Taman Pesona Indah. Persoalan serupa juga terlihat di sepanjang Jalan Sei Lekop menuju Sagulung Baru yang menjadi lokasi pembuangan sampah secara ilegal di pinggir jalan.

Salah seorang warga, Nano (36), mengaku kecewa karena sampah di lingkungannya sudah hampir satu bulan tidak diangkut petugas kebersihan.

Menurutnya, tumpukan sampah yang terus bertambah membuat lingkungan semakin tidak nyaman, terlebih ketika bau menyengat mulai tercium dan mengganggu aktivitas warga.

“Sudah hampir mau sebulan sampah tidak diangkut,” keluh Nano.

Namun, persoalan sampah tidak semata-mata berkaitan dengan pelayanan pengangkutan. Warga lainnya, Yanti (37), menilai masyarakat juga perlu mengambil bagian dalam pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kebersihan lingkungan tidak seharusnya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah.

Ia mendorong pemerintah lebih serius membangun sistem pengelolaan sampah berbasis perumahan. Salah satu gagasan yang disampaikannya adalah menyediakan alat pengolahan sampah, termasuk insinerator, di lingkungan perumahan dengan memperhatikan standar teknis dan pengendalian emisi.

Yanti bahkan mengusulkan agar sebagian anggaran pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang selama ini digunakan untuk pembangunan fisik dapat diarahkan untuk mendukung fasilitas pengelolaan sampah di tingkat permukiman.

“Kalau bisa anggaran pokir itu jangan hanya untuk membangun jalan. Bisa juga dilakukan pengadaan alat agar sampah bisa dikelola,” ujarnya.

Ads bp batam 2026 baru

Menurut Yanti, keberadaan fasilitas pengolahan di lingkungan perumahan dapat mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan sendiri.

  • Krisis Sampah Butuh Perubahan Perilaku

Aktivis lingkungan Akar Bhumi Indonesia, Hendrik, menilai persoalan persampahan Batam merupakan akumulasi masalah yang telah berlangsung selama beberapa tahun.

“Kita sudah menyoroti permasalahan sampah di Kota Batam sejak 2023. Bahkan kalau ditarik ke belakang, Batam sudah mengalami krisis sampah sejak 2022,” kata Hendrik.

Menurut dia, tekanan terbesar berada di TPA. Volume sampah yang masuk diperkirakan mencapai 800 hingga 1.200 ton per hari. Sementara anggaran pengelolaan yang pernah dibahas sekitar Rp70 miliar dinilai belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional, mulai dari armada, pemeliharaan fasilitas hingga kesejahteraan pekerja.

Hendrik mengidentifikasi tiga persoalan mendasar yang harus dibenahi, yakni pembiayaan, regulasi, dan kesadaran masyarakat.

“Jadi ada tiga hal, biaya, kemudian regulasi yang harus dikuatkan dan kepedulian masyarakat harus ditingkatkan,” ujarnya.

Ia menilai pola pikir masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai urusan petugas kebersihan perlu diubah. Pengangkutan hanya memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain apabila tidak disertai pengurangan dan pemilahan sejak dari sumbernya.

Sampah organik, plastik, logam, serta material lain yang masih memiliki nilai ekonomi semestinya dipisahkan agar dapat masuk ke rantai pengolahan dan daur ulang. Dengan begitu, hanya residu yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan kembali yang berakhir di TPA.

Tanpa perubahan pola tersebut, peningkatan volume sampah akan terus membebani fasilitas pembuangan akhir.

Dampaknya juga tidak sebatas persoalan kapasitas. Timbunan sampah berpotensi menghasilkan air lindi dan gas metana yang mengancam kualitas lingkungan, termasuk kawasan pesisir.

Kondisi tersebut bahkan dapat berdampak pada perekonomian masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sumber daya laut.

“Jadi sudah pada dampak merugikan ekonomi, bahkan yang ada di daerah TPA,” katanya.

Hendrik menegaskan, tanggung jawab pengelolaan sampah memang membutuhkan keterlibatan pemerintah, termasuk Pemko Batam dan BP Batam, terutama dalam penyediaan lahan, fasilitas, regulasi, serta pembiayaan.

Namun, keterlibatan pemerintah harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab masyarakat untuk mengurangi dan mengelola sampah masing-masing.

  • DLH Siapkan Penambahan Fasilitas

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam mengakui keterbatasan tempat pembuangan sementara (TPS) masih menjadi salah satu persoalan di sejumlah kawasan yang kerap mengalami penumpukan sampah.

Kepala DLH Kota Batam Dohar Mangalondo Hasibuan mengatakan, petugas sebenarnya rutin melakukan pengangkutan di sejumlah titik, termasuk Jalan Dapur 12 dan Jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang. Namun, tumpukan kembali muncul karena masyarakat terus membuang sampah di kawasan tersebut.

Menurutnya, masyarakat perlu dibiasakan membuang sampah di TPS yang telah disediakan dan tidak menjadikan pinggir jalan sebagai lokasi pembuangan.

“Perlu kita sosialisasikan agar masyarakat itu melakukan pembuangan sampah di TPS,” ujarnya.

DLH juga mulai mengatur kembali sistem pengangkutan, menambah armada melalui kerja sama dengan pihak swasta, serta menyiapkan penambahan TPS untuk mempercepat pelayanan.

Saat ini, total armada pengangkut sampah yang tersebar di Batam mencapai 107 unit, termasuk armada tambahan dari pihak swasta.

Dohar mengatakan, persoalan tersebut telah dibahas bersama Wali Kota Batam Amsakar Achmad. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran pelayanan persampahan melalui APBD.

“Karena sampah ini kan layanan pemerintah yang wajib dilaksanakan. Komitmen kita sampai sampahnya bersih,” katanya.

Selain mengimbau masyarakat membuang sampah pada tempatnya, DLH juga meminta warga tidak melakukan pembakaran sampah secara terbuka karena dapat memperburuk kualitas udara.

  • DPRD Dorong Pengelolaan dari Hulu

Anggota DPRD Kota Batam Suryanto menilai penambahan kapasitas TPA bukan satu-satunya jawaban untuk mengatasi persoalan persampahan. Batam perlu mengubah sistem pengelolaan dari hulu hingga hilir.

Menurut legislator yang membidangi sektor pembangunan dan lingkungan hidup itu, masyarakat harus mulai terbiasa mengurangi dan memilah sampah sebelum dibuang.

“Pada dasarnya kita ini sudah tidak dibolehkan lagi melakukan pembuangan sampah secara langsung, harus ada pengolahan. Tapi tentu ini butuh masa transisi,” kata Suryanto.

DPRD Batam saat ini membahas rancangan peraturan daerah tentang persampahan untuk memperbarui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Salah satu arah perubahan yang didorong adalah menggeser sistem pengelolaan yang selama ini bertumpu pada TPA menuju tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

Melalui sistem tersebut, sampah tidak langsung dibuang ke TPA. Material yang masih memiliki nilai ekonomi dipilah dan diolah, sedangkan hanya residu yang dikirim ke tempat pembuangan akhir.

“Kita berharap pelan-pelan kita bisa siapkan teknologinya. Teknologinya mungkin juga nanti pasti akan melibatkan investor terkait dengan pengelolaan sampah itu. Tapi kita berharap nanti dimulai di TPST, bukan di TPA,” ujarnya.

DPRD juga telah berkoordinasi dengan BP Batam terkait penyediaan lahan untuk pembangunan TPST. Ke depan, teknologi pengolahan diharapkan berkembang hingga memungkinkan pemanfaatan residu menjadi energi.

Suryanto mengatakan perubahan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya, termasuk memperjelas pembagian tanggung jawab dan pembiayaan.

“Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi bagian penting yang perlu diperkuat,” ujarnya.

  • Sampah Jadi Peluang Ekonomi

Sementara itu, BP Batam menyiapkan pengembangan kawasan industri sirkular di Setokok sebagai ekosistem bagi perusahaan pengolahan material dan industri daur ulang.

Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Rully Syah Rizal, mengatakan kawasan tersebut diarahkan tidak hanya bergantung pada bahan baku dari luar negeri, tetapi juga menyerap material lokal yang masih memiliki nilai ekonomi.

“Industri pengolahan juga wajib mengambil bahan baku dari lokal,” kata Rully.

Konsep tersebut membuka peluang bagi material yang sebelumnya dianggap sebagai sampah untuk kembali masuk ke rantai produksi dan menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Namun, peluang industri daur ulang perlu berjalan beriringan dengan pembenahan pengelolaan sampah domestik. Pengawasan material yang masuk, kapasitas pengolahan, dan perlindungan lingkungan tetap menjadi hal penting.

Pada akhirnya, persoalan sampah Batam membutuhkan perubahan cara pandang. Pemerintah berkewajiban menyediakan sistem pelayanan, fasilitas, dan pengawasan. Namun, masyarakat juga harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan masing-masing.

Memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan material sekali pakai, memanfaatkan kembali barang yang masih layak, hingga membuang sampah pada tempatnya merupakan langkah sederhana yang dapat dimulai setiap keluarga.

Sebab, selama sampah masih dianggap sepenuhnya sebagai urusan pemerintah dan petugas kebersihan, penambahan armada maupun pembangunan TPA baru berisiko hanya menjadi solusi sementara. *

Penulis: Engesti

Pos terkait