BPS mencatat penduduk miskin Kepri turun pada Maret 2026. Pemprov menekankan data akurat agar intervensi tepat sasaran.
BATAM (gokepri) – Jumlah penduduk miskin di Kepulauan Riau turun menjadi 111,22 ribu orang pada Maret 2026 setelah intervensi sosial dan pemberdayaan terus diperkuat. Namun Pemprov Kepri menilai penurunan itu hanya dapat dipertahankan bila seluruh program bertumpu pada data penerima yang akurat.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau mencatat jumlah penduduk miskin berkurang 3,3 ribu orang dibandingkan September 2025. Angkanya turun dari 114,55 ribu orang atau 4,26 persen menjadi 111,22 ribu orang atau 4,09 persen.
Baca Juga: Batam Dinilai Terbaik Tekan Kemiskinan dan Stunting
Pelaksana Tugas Kepala BPS Kepulauan Riau Margaretha Ari Anggorowati mengatakan penurunan itu juga terjadi jika dibandingkan Maret 2025. Dalam setahun, jumlah penduduk miskin berkurang 6,06 ribu orang.
“Jumlah penduduk miskin di Kepri turun dibandingkan September 2025 maupun Maret 2025,” kata Margaretha.
Dari pencatatan BPS, penurunan berlangsung di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Penduduk miskin di perkotaan turun dari 94,77 ribu orang menjadi 91,68 ribu orang.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang dari 19,79 ribu orang menjadi 19,54 ribu orang pada Maret 2026.
Namun, pada periode yang sama garis kemiskinan justru meningkat 2,39 persen. Nilainya naik dari Rp870.738 menjadi Rp891.524 per kapita per bulan.
Menurut Margaretha, garis kemiskinan menjadi batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menilai penurunan angka kemiskinan menunjukkan intervensi pemerintah pusat dan daerah mulai memberikan hasil.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kata dia, akan memperkuat program penurunan kemiskinan bersama pemerintah kabupaten dan kota melalui jaring pengaman sosial yang lebih tepat sasaran.
Selain bantuan sosial, pemerintah juga memperluas program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
Namun, Nyanyang menegaskan seluruh kebijakan harus bertumpu pada data yang mutakhir. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu disinkronkan dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) agar bantuan tidak salah sasaran.
“Tanpa data yang valid, program penanganan kemiskinan tidak akan efektif,” kata Nyanyang.
Pemerintah daerah menyatakan sinkronisasi data akan terus menjadi prioritas agar penurunan angka kemiskinan dapat berlanjut dan manfaat program menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. ANTARA
Baca Juga: Pemprov Kepri Berkomitmen Turunkan Angka Kemiskinan, Wagub Nyanyang: Target 4,14 Persen di 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
