TANJUNGPINANG (gokepri.com) – Kebijakan Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, S.H. yang memberi peluang kepada ritel Indomaret, yang kabarnya juga akan diikuti oleh Alfamart, untuk berinvestasi di Tanjungpinang dijadikan “gorengan” kelompok masyarakat yang keukeuh menolak. Pandangan Lis yang sebelumnya sempat menolak rencana investasi tersebut, dijadikan “bumbu” penyedap.
Laman media sosial, dan sejumlah media massa, mulai membanding-bandingkan kepemimpinan Lis – Raja dengan wali kota Tanjungpinang sebelumnya. Bahkan sampai kepada justifikasi soal integritas, serta kebijakan-kebijakan lain yang pernah dilaksanakan. Seperti orang jualan kecap, yang mengatakan kecapnya lebih enak meski hasil survei membuktikan kecap lain yang lebih disukai konsumen.
Menanggapi hal tersebut tokoh masyarakat Kepri, Rivai mengatakan, dalam dinamika politik, ekonomi, dan fiskal nasional yang juga merembet ke daerah-daerah saat ini, para kepala daerah dan elit politik hendaknya menyatukan ide kreatif membangun perekonomian daerah. Tidak justru menilai bahwa kebijakan yang pernah dilaksanakannya lebih baik daripada pemangku kebijakan saat ini.
“Pilkada sudah lewat satu tahun lebih. Pilkada yang akan datang juga masih lama. Tapi anehnya ada orang-orang politik yang mulai membangun opini massa secara dini. Seolah tidak menerima hasil kontestasi Pilkada lalu, dengan menjual kebijakan dan integritasnya lebih baik. Sudahilah dulu, masyarakat lebih memerlukan pemikiran besar dari tokoh-tokoh politik, dengan jiwa besar,” kata Rivai, Senin (4/52026).
Lebih jauh Rivai menyatakan, kekuatan ekonomi Kepri tentunya dibangun dari kekuatan ekonomi daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepri. Untuk itu daerah kabupaten/kota perlu menyatukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan stakeholdernya.
Menurut Rivai, pasangan Lis – Raja terpilih secara demokratis dengan hampir 70 persen suara masyarakat Tanjungpinang. Hal itu sebenarnya telah cukup untuk menggambarkan bagaimana legitimasi, dan kepercayaan masyarakat. Kedua pasangan itu sendiri, ucapnya, juga memiliki program yang dinilainya pro rakyat. Melalui visi Bima Sakti dan program Berbenah-nya.
Namun dinamika politik internasional, yang mempengaruhi peta perpolitikan serta kebijakan nasional, secara nyata memberi dampak langsung pada kondisi fiskal negara dan daerah. Kondisinya tidak lagi sama seperti dua tahun lalu. Contoh, sebut Rivai, dana transfer ke daerah mulai dibatasi. Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi seluruh program yang telah disusun dan direncanakan oleh setiap kepala daerah. Apalagi daerah yang sangat mengandalkan dana perimbangan dari pusat sebagai salah satu sumber pembiayaannya. Termasuk Kota Tanjungpinang, dan kabupaten lain di Kepri.
“Tidak hanya Kota Tanjungpinang, tapi juga daerah lainnya. Namun berbeda dengan daerah lain, di Tanjungpinang saya cermati kondisi ini justru menjadi kesempatan. Ada yang mencoba membangun opini dan menyatakan bahwa kebijakannya pada masa lalu lebih baik. Seolah mengajak masyarakat ikut terbawa kenangan lama,” ungkap Rivai.
Dalam pengamatannya, Rivai sendiri menilai bahwa pasangan Lis – Raja justru tidak pernah mengusik program dan kebijakan yang pernah dibuat para pendahulunya. Malah beberapa program yang telah baik disempurnakan, dengan menambah nilai-nilai yang lebih inovatif. Artinya, Lis – Raja menurut dia tidak anti terhadap program lama yang cukup baik.
“Kurang elok rasanya, jika dinamika yang terjadi saat ini dimanfaatkan untuk kepentingan yang menjurus pada mendiskreditkan seseorang. Lis – Raja sendiri masih mempertahankan para kepala OPD yang diharapkan mampu melaksanakan program Berbenah. Lebih dari satu tahun belum ada perombakan. Hal itu saja sudah menunjukkan kedua pasangan itu tidak asal anti terhadap produk lama. Jadi janganlah menjual kecap dengan cara menjatuhkan kecap lain,” tutur Rivai. (r)
