Peran perempuan diperkuat sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan sosial di daerah.
INFO GOKEPRI — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan menajamkan program lintas sektor agar berdampak langsung di daerah. Langkah ini ditempuh untuk menjawab kesenjangan akses perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan ruang pengambilan keputusan.
Arah kebijakan tersebut sejalan dengan dorongan pemerintah pusat yang menempatkan kesetaraan gender sebagai agenda pembangunan. Momentum peringatan Hari Kartini 2026 dimanfaatkan untuk menegaskan kembali pentingnya implementasi kebijakan hingga tingkat daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, mengikuti kegiatan talk show sempena Peringatan Hari Kartini Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia, Kamis (30/4).
Kegiatan tersebut diikuti secara virtual melalui Zoom dari Ruang Kerja Sekda, Lantai 3 Kantor Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang. Acara dibuka langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, dari Gedung KemenPPPA RI, Jakarta.
Talk show ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kartini yang mengangkat tema “Semangat Kartini, Inspirasi Lintas Generasi.” Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah, sebagai bentuk sinergi dalam mendorong kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan Indonesia.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan, peringatan Hari Kartini tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi harus diikuti langkah nyata yang memperluas akses perempuan di berbagai sektor.
“Semangat Kartini harus terus hidup dalam setiap langkah pembangunan. Perempuan Indonesia perlu memiliki akses setara dalam pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan,” ujar Arifah.
Menurut Arifah, tantangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat perlu bergerak bersama agar kebijakan berjalan efektif.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan komitmen bersama untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan serta kesempatan yang adil,” kata Arifah.
Di tingkat daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni menyatakan pemerintah daerah berupaya menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program yang lebih konkret dan tepat sasaran.
“Kami berupaya menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program yang dapat langsung dirasakan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak,” ujar Misni.
Ia menilai peran perempuan di Kepulauan Riau semakin strategis, terutama dalam mendukung ekonomi keluarga dan pembangunan sosial. Karena itu, pemerintah daerah memperluas ruang partisipasi perempuan melalui berbagai program pemberdayaan.
Selain itu, Pemprov Kepri juga memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi melalui penguatan regulasi serta layanan pendampingan di daerah.
“Pemberdayaan perempuan harus menjadi gerakan bersama. Dari keluarga hingga pemerintah, semua memiliki peran untuk menciptakan ruang yang aman dan setara,” kata Misni.
Penguatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
“Perempuan di Kepri memiliki potensi besar yang harus terus didorong. Dengan pemberdayaan yang tepat, mereka dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah,” ungkapnya.
(ADVERTORIAL)
Baca Juga: Misni Jadi Sekda Kepri, Perempuan Pertama Pimpin Birokrasi Provinsi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
