Batam (gokepri.com) – Rencana penghapusan formasi guru dari seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 disesalkan oleh para guru di Batam. Kebijakan itu dinilai diskriminasi terhadap para guru, khususnya yang saat ini masih berstatus honorer.
“Kenapa selalu guru yang dipersulit untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang dapat motivasi guru, bukan sebaliknya,” kata MS salah satu guru yang enggan disebutkan namanya, Jumat (1/1/2021).
Apa yang disampaikan pemerintah belum lama ini terkait dengan tidak akan membuka CPNS untuk formasi guru sudah jelas sangat merugikan guru-guru di Indonesia. Karena selamanya guru hanya akan menjadi pegawai kontrak pemerintah.
Alasan pemerintah yang menyebutkan bahwa selama ini banyak guru yang mengajukan pindah saat sudah diangkat menjadi PNS, menurut dia hal itu tidak masuk akal. Sebab, meskipun ada yang mengajukan pindah jumlahnya tidak banyak.
“Setiap daerah pasti juga berbeda-beda masalahnya, tidak bisa disamakan semuanya,” katanya.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah bisa mengkaji ulang rencana penghapusan CPNS untuk formasi guru tersebut. Pasalnya kebijakan itu dikhawatirkan malah akan membuat kualitas pendidikan di Indonesia menurun.
“Kami sadar bahwa tugas guru memang tidak bisa diukur dengan seberapa gaji yang didapat. Tapi kami juga rakyat yang butuh kesejahteraan,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengatakan pihaknya bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membuka 1 juta formasi guru berstatus PPPK pada 2021.
“Jadi kemungkinan tidak ada CPNS lagi untuk guru. Tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” kata Bima dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (29/12/2020) lalu.
Selama 20 tahun terakhir telah terjadi ketidakseimbangan sistem distribusi guru antardaerah secara nasional. Sebab, selama ini banyak guru PNS setelah bertugas empat sampai lima tahun, biasanya mengajukan pindah lokasi.
“Dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional,” kata Bima.
