JAKARTA (gokepri) – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mengajukan permohonan penambahan anggaran senilai Rp2,88 triliun untuk tahun 2026. Anggaran murni ini menjadi kunci untuk mendanai berbagai program prioritas, khususnya di sektor infrastruktur, demi menggapai target pertumbuhan ekonomi nasional.
Kawasan Batam memiliki peran strategis sebagai simpul perdagangan, investasi, dan industri di Indonesia. Oleh karena itu, pengajuan anggaran ini menjadi perhatian utama Komisi VI DPR RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Andre Rosiade, pada Selasa (9/9) di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Komisi VI DPR RI berkomitmen mengawal setiap rupiah yang digunakan BP Batam. Tujuannya memastikan dana tersebut digunakan secara efisien dan akuntabel demi kepentingan masyarakat.
“Fungsi dan peran BP Batam memperkuat pondasi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Andre.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, yang didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra serta tujuh Deputi, menjelaskan usulan anggaran ini. Laporan Pagu Anggaran BP Batam tahun 2026, yang tertuang dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, menunjukkan alokasi sebesar Rp2,44 triliun. Jumlah ini lebih rendah dari usulan awal sebesar Rp5,32 triliun, karena belum adanya alokasi anggaran murni yang diajukan.
Anggaran murni senilai Rp2,88 triliun ini akan digunakan untuk mendanai 94 kegiatan peningkatan infrastruktur prioritas, mencakup prasarana konektivitas darat, sumber daya air, pengembangan kawasan, serta konektivitas laut dan udara.
Pembangunan infrastruktur ini menjadi sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Batam yang dicanangkan Presiden, yaitu 8% pada tahun 2026 dan 9,5-10% pada tahun 2029, seiring dengan peningkatan investasi.
Selain itu, BP Batam juga menargetkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2026 mencapai Rp 2,44 triliun, atau naik 23,75% dari target tahun 2025. Upaya ini menjadi dukungan nyata BP Batam terhadap visi dan misi prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita.
“Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029 sehingga berperan penting dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045,” kata Amsakar.
Dengan dukungan ini, BP Batam berharap meningkatkan investasi melalui pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, BP Batam juga menargetkan peningkatan kinerja organisasi yang berkualitas, akuntabel, dan efisien agar Batam semakin berkembang menjadi kawasan ekonomi strategis yang berpengaruh di Indonesia.
Amsakar juga menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas dukungan Komisi VI DPR RI dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dukungan ini, menurutnya, memperkuat daya saing kawasan dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: BP Batam Perkenalkan Tiga Terobosan Atasi Kendala Investor
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
