KARIMUN (gokepri.com) – Penyegelan lokasi tambang pasir darat di Pulau Citlim, Karimun oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan menuai kecaman dari warga setempat.
Dampak dari penyegelan itu, ratusan warga Desa Buluh Patah, Kecamatan Sugie Besar, Karimun melakukan aksi unjuk rasa meminta agar aktivitas tambang di Pulau Citlim kembali dibuka.
Warga menilai, selama ini aktivitas tambang yang dilakukan PT Jeni Prima Sukses (JPS) dan PT Asa Tata Mardivka telah memberikan kontribusi kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah.
Seorang tokoh masyarakat setempat, Amat mengatakan, penyegelan ini mengakibatkan sekitar 280 kepala keluarga atau lebih dari 600 jiwa kehilangan sumber pendapatan.
“Penutupan tambang ini menghilangkan mata pencarian kami di sini,” ujar Amat kepada sejumlah awak media.
Dikatakan, kebanyakan warga Buluh Patah selama ini menggantungkan kehidupan mereka dari aktivitas tambang tersebut.
Selain upah kerja, warga juga menerima kompensasi dari perusahaan. Setiap satu tongkang pasir, masyarakat dapat kompensasi sebesar Rp4 juta, dan satu bulan bisa sampai 5 tongkang.
“Perusahaan peduli dan berbagi dengan masyarakat,” katanya.
Amat mengatakan, selain kompensasi finansial, perusahaan juga memberikan dukungan dalam perbaikan infrastruktur desa, seperti perbaikan jalan dan penerangan, dengan mengerahkan alat beratnya.
Penulis: Ilfitra
