Batam (gokepri.com) – Pemerintah Kota Batam menyatakan kesiapan untuk melaksanakan kebijakan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah pusat terkait dengan program Sekolah Rakyat.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu Peraturan Menteri Sosial yang akan menjadi landasan kebijakan tersebu yang akan diikuti dengan regulasi turunannya.
“Pada prinsipnya, Batam tidak ada masalah dalam mempersiapkan Sekolah Rakyat. Kami bahkan sudah memiliki rencana pengembangan di kawasan Rempang Galang. Kemungkinan besar, salah satu fasilitas yang akan dibangun di sana adalah Sekolah Rakyat yang diharapkan,” ujar Amsakar, Selasa (8/4/2025).
Baca Juga: Pemko Batam Siapkan 5 Hektare Lahan untuk Program Sekolah Rakyat
Amsakar juga menjelaskan bahwa pihaknya tengah berproses untuk mempersiapkan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan standar Sekolah Rakyat. Ia meminta agar proses Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tanjung Banun segera diselesaikan. Hal ini diharapkan dapat direalisasikan pada tahun ini.
“Jika persyaratannya sesuai dengan Sekolah Rakyat yang kami harapkan, maka pembangunan sekolah-sekolah ini akan segera dilakukan. Kami ingin memanfaatkan gedung yang ada untuk digunakan sebagai sarana pendidikan yang memadai di daerah tersebut,” tambah Amsakar.
Dalam upaya ini, Batam diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat, terutama di kawasan yang sedang berkembang seperti Rempang Galang.
Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan keberlanjutan program pendidikan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Batam.
“Kalau memang Sekolah Rakyat itu plus minus dengan sekolah yang ada di Tanjung Banun, bisa mengunkan sekolah itu,” kata dia.
Sementara Kadinsos Batam, Leo Putra menyampaikan, bahwa pihaknya masih menunggu aturan pusat soal persiapan daerah dalam menyaipakan lahan untuk pembangunan sokolah.
“Kami masih menunggu karena sosialisasinya belum ada di daerah,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
