WASHINGTON (gokepri) – Drama pemblokiran TikTok di Amerika Serikat berakhir. Setelah sempat diblokir pada 19 Januari, aplikasi tersebut kembali beroperasi setelah adanya intervensi dari Presiden terpilih Donald Trump.
Pemblokiran ini sebelumnya didasari oleh undang-undang federal yang disahkan pada April dan didukung Mahkamah Agung AS pada 17 Januari, yang mengharuskan ByteDance menjual TikTok di AS karena kekhawatiran keamanan nasional.
TikTok mengapresiasi langkah Presiden terpilih atas langkah yang memungkinkan pembatalan larangan tersebut. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joe Biden menyatakan tidak akan menegakkan larangan tersebut.
Aplikasi berbagi video itu berhenti beroperasi di AS pada malam 18 Januari, menjelang tenggat waktu yang diberikan kepada ByteDance, pemilik TikTok asal Cina, untuk menjual anak perusahaannya di AS kepada pihak non-Cina.
Pada pagi 19 Januari, saat jutaan pengguna tidak dapat mengakses aplikasi, Presiden terpilih menjanjikan perintah eksekutif untuk menunda larangan tersebut guna memberi waktu negosiasi.
Melalui platform Truth Social, Presiden terpilih juga menyerukan agar AS memiliki sebagian kepemilikan TikTok. Ia mengusulkan agar AS memiliki 50 persen saham dalam usaha patungan, dengan keyakinan nilai aplikasi tersebut bisa melonjak hingga ratusan miliar dolar—bahkan triliunan.
“Dengan langkah ini, kita menyelamatkan TikTok dan memastikan aplikasi ini berada di tangan yang tepat,” tulis Donald Trump yang sebelumnya mendukung pelarangan TikTok dan sempat mengambil langkah serupa selama masa jabatannya yang pertama.
TikTok mengumumkan melalui X bahwa mereka mulai memulihkan layanan. “Kami berterima kasih kepada Presiden terpilih atas kejelasan dan jaminan yang diberikan kepada mitra penyedia layanan kami sehingga mereka tidak akan dikenai sanksi,” tulis TikTok.
Pada sore 19 Januari, TikTok kembali dapat diakses di AS. Namun, TikTok tidak memberikan komentar terkait usulan Presiden terpilih mengenai kepemilikan sebagian oleh Amerika.
Kemenangan TikTok dan Presiden Terpilih
Analis Wedbush Securities, Dan Ives, mengatakan kejadian ini merupakan kemenangan besar bagi TikTok sekaligus kemenangan politik bagi Presiden terpilih.
“Aplikasi TikTok sempat offline, tetapi Presiden terpilih berhasil menyelamatkannya dalam permainan politik berisiko tinggi antara AS dan Tiongkok,” ujarnya.
Pada malam 19 Januari, dalam kampanye di Washington, Presiden terpilih menegaskan komitmennya untuk menyelamatkan aplikasi ini. “Kami tidak punya pilihan lain, kami harus menyelamatkannya,” katanya kepada pendukungnya. Ia juga menekankan pentingnya melindungi pekerjaan yang terlibat.
Undang-undang yang melarang TikTok memberikan waktu 90 hari untuk menunda larangan jika Gedung Putih menunjukkan kemajuan menuju kesepakatan. Hingga kini, ByteDance menolak tegas menjual TikTok.
Administrasi Biden menyatakan bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut akan diserahkan kepada pemerintahan yang baru.
Kekhawatiran Keamanan dan Popularitas TikTok
TikTok digemari berbagai kalangan. Namun, kepemilikan aplikasi oleh Tiongkok menimbulkan kekhawatiran keamanan nasional, baik di AS maupun secara internasional.
Pemblokiran TikTok pada 19 Januari terjadi setelah Mahkamah Agung AS pada 17 Januari mendukung undang-undang yang melarang aplikasi tersebut hingga ByteDance menjualnya.
Presiden terpilih, yang pada 2020 menandatangani perintah eksekutif untuk menekan ByteDance menjual TikTok, belakangan memuji aplikasi ini karena membantu menjangkau pemilih muda.
Meski demikian, langkah presiden terpilih untuk mencabut larangan ini masih belum jelas, kecuali ByteDance akhirnya setuju menjual TikTok.
“Undang-undang ini dirancang agar tidak mudah dipengaruhi presiden,” ujar Adam Kovacevich, CEO kelompok industri Chamber of Progress.
Selain menghapus TikTok dari toko aplikasi, undang-undang ini mewajibkan Apple dan Google memblokir unduhan baru. Kedua perusahaan juga menghadapi denda hingga USD 5.000 per pengguna jika aplikasi ini tetap diakses. Oracle, penyedia server TikTok, juga diwajibkan untuk mematuhi larangan tersebut.
Respons Global terhadap Larangan TikTok
Di Eropa, Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna, memuji penangguhan TikTok dan menyarankan larangan serupa dipertimbangkan di Eropa.
Larangan TikTok bahkan menjadi topik hangat di Australia Terbuka. Petenis Amerika, Coco Gauff, menulis “RIP TikTok USA” di kamera pinggir lapangan.
Di Wisconsin, AS, seorang pria dituduh membakar sebuah gedung pada 19 Januari pagi. Gedung itu diketahui digunakan oleh anggota kongres, dan polisi menyatakan insiden ini terkait diskusi larangan TikTok. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, dan pelaku kini menghadapi tuduhan pembakaran.
Pada 18 Januari, start-up Perplexity AI mengajukan proposal merger dengan anak perusahaan TikTok di AS, menurut sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut. Meski tanpa angka pasti, sumber tersebut memperkirakan kesepakatan ini bernilai setidaknya USD 50 miliar. AFP
Baca Juga:
TikTok Rajai Media Sosial Indonesia Sepanjang 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
