Batam (Gokepri.com) – BP Batam bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus melengkapi fasilitas umum dan sosial di kawasan hunian baru Tanjung Banon, Kecamatan Galang, untuk meningkatkan kenyamanan warga terdampak proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City.
Salah satu fasilitas yang sedang dibangun adalah pasar sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen membangun kawasan Tanjung Banon secara bertahap dengan fasilitas yang tertata rapi.
Baca Juga: Resmi Terbit, 133 Sertifikat Hak Milik untuk Warga Rempang di Tanjung Banon
“Selain pasar, kami juga menyiapkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, memastikan ketersediaan air bersih, dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon kelapa untuk menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya, Sabtu (4/1/2025) saat meninjau pembangunan pasar tersebut.
Sudirman juga menambahkan, progres pembangunan 350 unit rumah untuk warga terdampak sudah mencapai 71,17 persen, dengan 42 kepala keluarga (KK) telah menempati hunian baru.
“Kami berupaya agar warga yang masih tinggal di hunian sementara segera bisa pindah ke rumah baru mereka,” imbuhnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin yang ikut meninjau pembangunan pasar tersebut mengapresiasi upaya BP Batam dan Pemko Batam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan hunian baru.
“Keberadaan pasar ini memudahkan warga berbelanja tanpa harus bepergian jauh,” ujarnya, dikutip dari Media Center Pemerintah Kota Batam.
Selain pasar, BP Batam dan Pemko Batam juga akan membangun fasilitas lain seperti masjid, gereja, lapangan olahraga, sekolah, terminal, dan dermaga. Jefridin berharap masyarakat merasa nyaman tinggal di sini dengan fasilitas yang semakin lengkap.
Tanjung Banon dirancang sebagai kawasan hunian yang nyaman dan mendukung kelancaran proyek investasi Rempang Eco-City. Proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.
Pemerintah terus memaksimalkan upaya agar kawasan ini menjadi tempat tinggal yang ideal bagi masyarakat terdampak, sekaligus mendukung realisasi investasi di wilayah tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News








