KARIMUN (gokepri.com) – Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Karimun, Dicky Aditya mengimbau kepada pengusaha di Karimun agar tidak sembarangan memberikan data atau rahasia dagang kepada pihak yang tidak berkompeten.
Imbauan itu disampaikan Dicky untuk mengantisipasi munculnya indikasi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh institusi tertentu terhadap pelaku usaha atau pemilik toko di Karimun.
“Saya sampaikan kepada pemilik usaha di Karimun, apabila menemui hambatan, tantangan atau kendala yang menyangkut hukum atau aturan yang tidak diketahui oleh pengusaha, maka silakan berkonsultasi kepada kami (Seksi Datun Kejari Karimun),” ujar Dicky Aditya di ruang kerjanya, Jumat, 13 Desember 2024.
Kata Dicky, apabila ada pengusaha yang mengeluhkan soal aturan hukum, maka pihaknya akan memberikan pemahaman sejelas-sejelasnya, mulai dari SNI ataupun peraturan hukum lainnya.
“Kenapa kami mengimbau ini kepada para pengusaha, karena isu mengenai SNI menjadi momok bagi pedagang. Sebab, perdagangan merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi. Disi lain, pelaku usaha memang dituntut untuk taat aturan mengenai barang apa saja yang bisa diperdagangkan,” ungkapnya.
Dicky memberi contoh pemilik Toko Siang yang berada di Jalan Nusantara Tanjungbalai Karimun memintanya untuk memberikan pelayanan hukum yang mengeluhkan usahanya sempat dirazia oleh Dinas Perdagangan Koperasi UMP dan ESDM Karimun.
“Pelayanan hukum itu, merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi (tupksi) kami selaku Kasi Datun Kejari Karimun,” terangnya.
Saat meminta pelayanan hukum itu, kata Dicky, pemilik Toko Siang mengeluhkan Dinas Perdagangan Koperasi UMP dan ESDM Karimun yang meminta faktur, invoice dan distributor yang menyuplai barang ke Toko Siang.
“Pemilik Toko Siang merasa keberatan atas permintaan dari Dinas Perdagangan Koperasi UMP dan ESDM Karimun tersebut. Kemudian, pemilik toko bertanya kepada kami apakah dibolehkan kalau pemilik toko tidak memberikan data tersebut ke Dinas Perdagangan,” katanya.
Dicky menyebut, berdasarkan pengetahuan hukum yang dimilikinya, Dinas Perdagangan Koperasi UMP dan ESDM Karimun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu. Sebab, itu merupakan ranah Dinas Perdagangan Provinsi Kepri yang dilakukan oleh Kadisnya langsung.
“Berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang, pengusaha atau pemilik toko berhak untuk tidak memberikan data berupa invoice, faktur atau nama distributor kepada pihak yang tidak berwenang,” terang Dicky.
Dijelaskan, untuk faktur pihak yang memiliki kewenangan adalah petugas pajak atau juga aparat penegak hukum seperti Polri maupun Kejaksaan.
“Jika ada institusi lain yang meminta data berupa faktur, invoice dan sebagainya maka pemilik toko berhak untuk menolak dan melaporkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.
Penulis: Ilfitra
