BATAM (gokepri) – Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengapresiasi kontribusi para wajib pajak dalam mendukung pembangunan Kota Batam. Apresiasi ini disampaikan Amsakar dalam pertemuan dengan perwakilan wajib pajak di Kantor Wali Kota Batam, Senin (23/6/2025).
Sebanyak 91 dari 239 wajib pajak yang diundang hadir dalam forum tersebut. Menurut Amsakar, kehadiran mereka mencerminkan semangat kolektif untuk membangun Batam secara berkelanjutan.
“Apa yang diwajibkan, mari kita tunaikan dengan baik. Kehadiran Bapak dan Ibu semua menunjukkan komitmen nyata untuk ikut berperan dalam kemajuan kota ini,” ujar Amsakar.
Amsakar menjelaskan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2025 yang semula Rp 4,07 triliun akan mengalami perubahan menjadi Rp 4,3 triliun. Komposisi APBD tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur sebesar 30 persen, pendidikan 20 persen, dan kesehatan 10 persen.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam untuk mencari solusi bijak dalam menyikapi dinamika perpajakan. Pemerintah tidak ingin membebani masyarakat, namun mengajak seluruh elemen untuk menunaikan kewajiban sebagai warga negara.
“Kami memahami situasi, dan terus membuka opsi-opsi yang adil. Kami juga bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri dalam menagih piutang, dan ada pula kebijakan pemberian diskon pajak. Intinya, mari kita cari jalan terbaik,” jelasnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, menambahkan, target pendapatan daerah dari sektor pajak pada 2025 ditetapkan sebesar Rp 1,7 triliun. Potensi tambahan dari sektor perumahan diproyeksikan sebesar Rp 1,9 triliun.
Azmansyah juga mengungkapkan, sejak 2012 hingga 2025, total piutang pajak tercatat Rp 575 miliar. Angka ini terdiri dari berbagai komponen dengan tingkat kesulitan penagihan yang bervariasi, termasuk kategori macet total.
“Realisasi pendapatan dari sektor pajak tahun lalu mencapai Rp 1,4 triliun,” kata Azmansyah.
Pertemuan ini dihadiri wajib pajak dari berbagai sektor, yang menurut Azmansyah, merupakan bagian dari masyarakat yang berkomitmen membantu pemerintah merealisasikan pendapatan daerah.
“Ini menjadi bagian penting dari kelangsungan pembangunan Batam. Sebanyak 51 persen dari APBD Batam bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Pemerintah Kota Batam berharap pertemuan ini akan menghasilkan langkah konkret pasca-dialog, baik berupa penyelesaian kewajiban pajak maupun kolaborasi strategis antara pemerintah dan pelaku usaha demi kemajuan kota.
Baca Juga: Wali Kota Amsakar Penuhi Janji, UMKM Dapat Pinjaman Modal Tanpa Bunga dan Agunan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
