BATAM (gokepri.com) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2027.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri bersama Dewan Pengupahan tengah mengkaji besaran kenaikan upah agar dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kepri, Diki Wijaya mengatakan, pembahasan penetapan upah minimum tersebut telah mendapat perhatian dari berbagai pihak, mulai dari kepolisian, pemangku kepentingan (stakeholder), serikat pekerja hingga kalangan buruh.
“Memang kita sudah ditelepon banyak pihak, termasuk dari kepolisian, stakeholder lainnya, serikat, dan tentu dari buruh. Saat ini masih dalam tahap pembahasan terkait UMK dan UMP 2027,” kata Diki, Selasa .
Ia menjelaskan, pembahasan besaran kenaikan upah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, terdapat rentang nilai alfa mulai dari 0,5 hingga 0,9 yang menjadi salah satu komponen dalam perhitungan kenaikan upah minimum.
Menurut Diki, penentuan nilai alfa tersebut masih menjadi pembahasan tersendiri bersama Dewan Pengupahan. Pemerintah, kata dia, berupaya mencari angka yang adil sehingga tidak memberatkan dunia usaha, tetapi tetap memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja.
“Melalui Disnaker Provinsi Kepri, tentu kami akan memberikan angka yang seadil-adilnya, baik bagi pengusaha maupun pekerja,” ujarnya.
Diki mengakui, masing-masing pihak memiliki kepentingan berbeda dalam menentukan besaran kenaikan upah. Kalangan pengusaha cenderung menginginkan nilai alfa pada angka 0,5, sementara pekerja berharap nilai tertinggi, yakni 0,9.
Karena itu, pemerintah akan mengambil peran sebagai penengah untuk mencari angka moderat yang dapat diterima kedua belah pihak.
“Kalau bicara keinginan, tentu masing-masing punya keinginan berbeda. Pengusaha ingin di angka 0,5, sedangkan pekerja ingin 0,9. Pemerintah harus menjadi jalan tengah untuk mencari angka moderat supaya pengusaha dan pekerja sama-sama menerima keputusan itu,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai besaran kenaikan yang ideal, Diki menyebut nilai alfa pada kisaran 0,6 hingga 0,7 dapat menjadi pilihan yang normatif.
Bahkan, jika menggunakan nilai alfa 0,7, kenaikan upah minimum diperkirakan masih berada di angka 7,7 persen.
“Ya, idealnya secara normatif di angka 0,6 dan 0,7. Kalau di 0,7 saja, kenaikannya masih sekitar 7,7 persen,” ungkapnya.
Meski demikian, angka tersebut belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Penetapan UMP dan UMK Kepri 2027 masih menunggu hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi dunia usaha dan kebutuhan hidup pekerja.
- Buruh Minta Upah Naik
Kalangan buruh di Batam mulai memanaskan perjuangan kenaikan upah menjelang penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2027. Mereka menilai kenaikan upah tidak bisa ditunda karena harga kebutuhan sehari-hari terus bergerak naik, sementara penghasilan pekerja belum tentu mampu mengikuti laju biaya hidup.
Target yang dipasang pun cukup tinggi, yakni UMK Batam menembus Rp6 juta. Tuntutan tersebut akan disuarakan melalui aksi unjuk rasa yang direncanakan berlangsung pada 5 November 2026. Selain meminta kenaikan UMK, buruh juga mendesak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau (Kepri) sebesar 10 persen. Jika terealisasi, UMP Kepri diperkirakan mencapai sekitar Rp4,26 juta.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Kepri, Suprapto, mengatakan tuntutan kenaikan upah tersebut mengacu pada formula pengupahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan itu, rentang kenaikan yang menjadi pertimbangan berada di kisaran 9 hingga 11 persen. ”Kalau kita mengikuti PP 49 Tahun 2025, maka angkanya di kisaran 9-11 persen,” kata Suprapto.
Menurut dia, perhitungan kenaikan upah juga harus mempertimbangkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Karena itu, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait mekanisme penghitungan upah minimum. Untuk Batam, Suprapto memperkirakan kenaikan UMK 2027 tidak akan jauh berbeda dengan persentase kenaikan UMP Kepri.
Pertimbangannya, pertumbuhan ekonomi dan inflasi Batam maupun tingkat provinsi memiliki selisih yang relatif kecil.
”Kalau kita misalnya di angka 10 persen, paling tidak UMK Batam bisa mencapai Rp5,9 juta. Tuntutan kita sekitar Rp6 juta,” ujarnya. *
Penulis: Engesti
