Tokoh Masyarakat Galang Dipanggil Polisi, Terkait Relokasi?

Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Adip Rojikan. Foto: Humas Polda Kepri.

Batam (Gokepri.com) – Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat), Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Gerisman Achmad dipanggil jajaran Reserse Kriminal Umum Polda Kepri. Terkait relokasikah?

Pemanggilan tokoh masyarakat Galang ini dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Adip Rojikan.

Gerisman dipanggil untuk dimintai keterangan soal adanya laporan bahwa warga Rempang yang tinggal di sana telah merusak ekosistem, hutan dan berada di Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Pengusahaan (BP) Batam yang tidak sah.

Baca Juga: Wahyu Wahyudin Jemput Aspirasi ke Galang, Warga Keluhkan Relokasi

“Benar kami mengundang untuk kami klarifikasi terkait informasi yang kami terima,” kata dia saat dikonfirmasi, Senin 8 Agustus 2023.

Adip tidak menjelaskan lebih rinci terkait pemanggilan tokoh masyarakat yang dituakan dan terbilang vokal di kawasan Rempang, Galang itu. Pemeriksaan dilakukan guna menyelusuri laporan.

“Lagi rapat,” kata dia.

Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Gerisman Achmad saat dikonfirmasi awak media pun membenarkan adanya pemanggilan pihaknya oleh kepolisian.

Ia mengaku dipanggil oleh jajaran Ditreskrimum Polda Kepri pada 1 Agustus 2023 dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian selama lima jam.

“Karena saya yang dituakan jadi saya datang bawa nama Keramat (Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan) bulan LSM bukan perorangan,” kata dia.

Ia menjelaskan, pemanggilan dirinya tersebut untuk dimintai keterangan terkait pengelolaan lahan di kawasan Rempang Cate, Kecamatan Galang, termasuk pengelolaan pariwisata di kawasan itu.

“Kami ditanya soal historis kampung dan bagaimana membuka pariwisata Pantai Melayu di sana termasuk menjual tiket,” jelas dia.

Ia juga ditanya tentang keberadaan warga yang berada di Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Pengusahaan (BP) Batam yang tidak sah dan telah melakukan aktivitas pembalakan hutan secara liar. Menurutnya, hal itu tidak benar.

“Itu tidak benar, kampung kami ini berdiri sebelum ada Kota Batam. Ibu kotanya Kecamatan Belakang Padang. Bahkan ada beberapa kampung sudah ada sebelum Indonesia merdeka tahun 1834 kampung ini sudah ada. Bagaimana BP Batam ini mengklaim bahwa kami berada di HPL BP Batam kan aneh sekali,” kata dia.

Disingung soal relokasi, pihaknya sangat menolak adanya relokasi. Ia mengaku sangat mendukung pembangunan namun warga tidak ingin dipindahkan.

Warga lokal sudah menempati Rempang sejak tahun 1834. Mayoritas mata pencahariannya, 95 persen didominasi nelayan.

“Saya sudah jelaskan juga ke kepolisian bahwa kami tidak ingin di relokasi. Itu sudah saya sampaikan saat menjelaskan soal pengelolaan pariwisata di sana,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Engesti