Kepala BKPSDM Kota Batam, Hasnah, mengatakan 900 pelamar tersebut terdiri atas 838 pelamar bidang teknis, 19 guru, dan 43 tenaga kesehatan.

Ia menyebutkan, mayoritas pendaftar adalah lulusan SMA yang melamar sebagai operator layanan operasional.

“Didominasi operator layanan operasional untuk lulusan SMA,” kata Hasnah.

Hasnah menambahkan, rekrutmen PPPK tahap kedua berlangsung dari 17 November hingga 31 Desember 2024. Rekrutmen ini diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah.

“Peserta tahap kedua juga memperebutkan sisa formasi dari periode pertama. Formasi yang tersedia baru akan terlihat setelah pengumuman kelulusan tahap pertama,” ujarnya.

Baca Juga:
DPR Minta Kemendagri Larang Kepala Daerah Angkat Timses Jadi PPPK

Pemerintah Kota Batam membuka 2.300 formasi calon PPPK, terdiri atas 109 formasi guru, 67 formasi tenaga kesehatan, dan 2.124 formasi tenaga teknis.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, menyampaikan pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal SSCASN.

Ia menjelaskan, seleksi calon PPPK menggunakan mekanisme peringkat terbaik, dengan mempertimbangkan pengalaman kerja minimal dua tahun untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama, serta minimal tiga tahun untuk jenjang ahli muda.

Pengecualian berlaku bagi jabatan fungsional dosen, pengawas sekolah, dan tenaga kesehatan.

“Saya meminta semua pihak, terutama organisasi perangkat daerah (OPD), untuk mendukung kelancaran seleksi ini. Jangan sampai ada kesalahan yang merugikan pihak mana pun,” kata Jefridin.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta instansi pemerintah mempercepat penyelesaian pemetaan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN).

Tenaga non-ASN yang dimaksud Kementerian PANRB adalah pekerja aktif yang terdata dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Perlu dilakukan akselerasi agar non-ASN yang sudah masuk database memiliki kesempatan mendaftar pada seleksi PPPK Periode II, sehingga penataan non-ASN bisa optimal,” kata Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa lalu.

Menteri PANRB menjelaskan, data yang perlu dipetakan adalah tenaga non-ASN dalam pangkalan data BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Periode I, non-ASN yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), serta non-ASN yang tidak mendaftar PPPK Periode I. ANTARA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Lulusan SMA Dominasi Rekrutmen PPPK Pemko Batam Tahap Dua appeared first on gokepri.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, mengungkapkan Dinas Pendidikan perlu merekrut guru-guru yang sudah profesional dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Apalagi penggajian guru honorer saat ini menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kami minta data dari Dinas Pendidikan tentang jumlah guru, karena kebutuhannya banyak, tetapi yang direkrut kadang tidak sesuai,” kata dia, Rabu, 16 Oktober 2024.

Ia menjelaskan perekrutan guru honorer selama ini diduga melanggar ketentuan. Perekrutan guru honorer sering dilakukan tanpa kriteria yang jelas atau hanya berdasarkan subjektivitas kepala sekolah, padahal mereka digaji dengan dana BOS.

“Seharusnya, masalah honorer tidak ada karena kebutuhannya banyak, tetapi kadang tidak sesuai dengan kriteria dan kebutuhan,” imbuhnya.

Politis Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut di sekolah swasta, tidak masalah ada honorer, tetapi di sekolah negeri tidak diperbolehkan. “Saat ini, tidak ada perekrutan honorer baru. Namun, di sekolah-sekolah mungkin masih ada kebutuhan, dan perekrutannya harus sesuai,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepri berencana mengangkat lebih dari 3.500 guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari ribuan guru honorer tersebut, hanya seratusan yang bisa diangkat menjadi PPPK.

Selain itu, dipastikan tidak ada rekrutmen tenaga pendidik baru. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga diharuskan bersaing dalam seleksi PPPK 2024.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Andi Agung, menyampaikan saat ini status guru di Kepri adalah PTK non-ASN, dan tidak ada lagi yang berstatus honorer komite karena sudah ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah.

“Guru yang saat ini berstatus PTK non-ASN akan diangkat menjadi PPPK. Jumlahnya lebih dari 3.500 orang di lingkup provinsi,” ujar Andi, pada Senin, 14 Oktober 2024.

Pemprov Kepri juga tidak merekrut tenaga pendidik baru. Untuk memenuhi kebutuhan formasi guru, Disdik Kepri akan meminta formasi tambahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan).

“Kami fokus pada ribuan guru yang akan diangkat menjadi PPPK,” tambah Andi.

Tahun ini, Kepri menerima sekitar seratusan formasi PPPK. Dengan jumlah formasi yang terbatas, Andi menyebutkan akan ada persaingan di antara ribuan guru honorer dan lulusan PPG.

“Dari ribuan tersebut, mereka harus bersaing untuk mendapatkan posisi PPPK,” jelasnya.

Baca: Seleksi Guru PPPK di Kepri Masih Jauh dari Harapan

Rekrutmen guru honorer baru dipastikan tidak ada. Jika ada, kata Andi, pasti akan terdeteksi karena semua mengacu pada sistem pendataan pendidikan dasar (Dapodik).

Saat ini, Pemprov Kepri berfokus pada pengubahan status para guru dari PTK non-ASN menjadi PPPK sebagai solusi untuk permasalahan tenaga pendidik di wilayah tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Perekrutan Guru di Kepulauan Riau Perlu Evaluasi appeared first on gokepri.