KARIMUN (gokepri.com) – Distribusi gas elpiji 3 kg di wilayah kepulauan (hinterland) Karimun mengalami kemacetan sejak beberapa hari terakhir ini.
Untuk mencari tahu penyebab macetnya distrisbusi gas elpiji 3 kg tersebut, Bupati Karimun memanggil seluruh stakeholder terkait, mulai dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan ESDM Karimun hingga agen penyaluran gas elpiji.
Pertemuan berlangsung di Ruang Mawar Kantor Bupati Karimun yang dipimpin Bupati Iskandarsyah, Selasa 27 Oktober 2026.
Rapat tersebut memetakan masalah utama yang bermuara pada penumpukan puluhan ribu tabung rusak dan rumitnya birokrasi kepabeanan.
Berdasarkan hasil inspeksi lapangan, kelangkaan ini tidak murni disebabkan oleh kurangnya kuota.
Hingga September 2026, realisasi kuota LPG 3 Kg telah mencapai 5.465,04 MT dari total target 6.617 MT. Kendala utama justru terletak pada menumpuknya 29.110 tabung afkir atau rusak di gudang agen yang tidak bisa segera diganti, serta hambatan logistik pelayaran antar-pulau.
Hal ini berdampak langsung pada terhambatnya pasokan bagi masyarakat dan 26.698 pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Karimun. Frekuensi pengiriman ke sejumlah pulau, seperti Pulau Kundur, bahkan terpaksa turun drastis dari 4-5 kali seminggu menjadi hanya 2-3 kali seminggu.
Menyikapi krisis ini, Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan telah menyiapkan rencana aksi yang solutif, komprehensif, dan berkelanjutan.
“Saya sangat memahami dan merasakan keresahan warga serta pelaku UMKM kita yang kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg. Setelah kita urai, masalah utamanya ada di puluhan ribu tabung yang rusak (afkir) dan rantai distribusi yang terhambat birokrasi,” ujar Iskandarsyah.
Dia mengatakan, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Oleh karena itu, dirinya menginstruksikan dua solusi strategis.
“Pertama, kita akan mendorong pendirian Bengkel Pemeliharaan Tabung (BPT) di Karimun agar perbaikan tabung tidak perlu lagi dikirim jauh ke Batam atau Tanjung Uban. Kedua, Pemkab akan segera berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Pertamina untuk membuka ‘Jalur Hijau’ kepabeanan di zona FTZ kita,” katanya.
Tabung kosong yang akan diperbaiki tidak boleh tertahan regulasi, sehingga waktu tunggu bisa dipangkas hingga 80 persen.
“Saya pastikan pemerintah daerah hadir untuk menjaga dapur masyarakat dan UMKM kita tetap mengepul,” sambungnya.
Sebagai langkah jangka pendek, Bupati Iskandarsyah juga telah memastikan agar pihak Pertamina Patra Niaga dan para agen mempercepat perbaikan 5.000 hingga 7.500 tabung per bulan serta menambah armada kapal pengangkut untuk memulihkan jadwal pasokan antar-pulau.
Pemkab Karimun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan panic buying, dan melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan praktik penimbunan atau penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. (*)
