BATAM (gokepri) — Kawasan Transmigrasi Rempang, meliputi SP Tempatan Tanjung Banun dan Dapur 6, dinilai rentan jika pembangunan infrastruktur dasar tidak segera diperbaiki. Temuan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Diponegoro menunjukkan kawasan tersebut memiliki potensi ekonomi maritim besar, terutama rajungan dan ikan tangkap. Namun, potensi itu terhambat oleh lemahnya kelembagaan ekonomi dan keterbatasan fasilitas dasar.
Ketua TEP UNDIP, Tri Joko, menyampaikan potensi rajungan sebenarnya tinggi, tetapi nelayan belum memperoleh nilai tambah. “Tanpa infrastruktur dan kelembagaan kuat, masyarakat akan terus berada pada ekonomi subsisten,” ujarnya saat melaporkan hasil ekspedisi kepada Wali Kota Batam–Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Senin (24/11/2025).
Tim beranggotakan empat orang: Dede Suhendar, M Aqmal Buana Yva, Karista Tiezha Mahera, dan Fince Aulia. Tri menambahkan perlunya penanganan cepat, terutama pada sanitasi kawasan pesisir. “Kalau sanitasi tidak dibenahi, ekosistem rusak dan nelayan yang paling terdampak,” katanya.
Sebanyak 69,3 persen warga Rempang bekerja sebagai nelayan tradisional. Rajungan menjadi komoditas unggulan dengan nilai jual tinggi setelah diolah menjadi daging kupas, mencapai Rp345.000 per kilogram di pasar regional.
Namun, nelayan tak menikmati nilai tersebut. Mereka masih bergantung pada permodalan pengepul (toke) sehingga posisi tawarnya lemah. “Ketergantungan pada toke membuat nelayan sulit naik kelas,” ujar Tri.
Kelembagaan ekonomi, seperti Koperasi Produsen Transmigrasi Banon Tanah Harapan, masih pada tahap awal. Rendahnya literasi finansial menghambat pengembangan usaha bersama. Di sisi lain, penyaluran bantuan pemerintah dinilai tak merata dan lebih fokus pada pengembangan Rempang Eco-City sehingga memicu kecemburuan sosial di SP Tempatan.
Akses pendidikan juga terbatas karena tidak tersedia sekolah jenjang SMP dan SMA di kawasan tersebut.
TEP UNDIP merumuskan tiga rekomendasi jangka pendek. Pertama, penguatan literasi finansial melalui pelatihan bagi koperasi dan Kelompok Wanita Tani untuk mempercepat kemandirian modal dan hilirisasi rajungan skala kecil.
Kedua, investasi mendesak pada sanitasi melalui penyusunan DED, pembangunan septic tank komunal, dan fasilitas TPS 3R guna menekan pencemaran laut.
Ketiga, pembentukan Forum Tata Kelola Kolaboratif Rempang Berkelanjutan (FTKK-RB) yang melibatkan BP Batam, Pemkot Batam, Kementerian Transmigrasi, dan tokoh masyarakat. “Tanpa tata kelola kolaboratif, pembangunan bisa memicu konflik,” tegas Tri.
Menurut TEP UNDIP, transformasi Rempang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maritim hanya dapat berjalan jika pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi nelayan melalui koperasi, dan pendekatan pembangunan yang inklusif serta selaras dengan budaya lokal.
“Keberhasilan PSN Rempang Eco-City tidak boleh meninggalkan masyarakat transmigrasi. Pembangunan harus merata di semua Satuan Permukiman,” tutur Tri Joko.
Baca Juga: Rempang Eco City, Harapan Baru di Tanjung Banon
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
