BATAM (gokepri) – Program Makan Bergizi Gratis untuk pelajar dari PAUD hingga SMP di Kota Batam akan dimulai pada 2 Januari 2025, dengan anggaran Rp65 miliar dari APBD. Program ini diharapkan dapat mendukung perekonomian dengan melibatkan UMKM sebagai penyedia makanan.
Program makan bergizi gratis adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa, menyebutkan program makan bergizi gratis ini telah dianggarkan sebesar Rp65 miliar.
“Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini bisa dinikmati mulai dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP yang terdata di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam. Untuk SMA, anggarannya diambil dari APBD Provinsi Kepri,” ujar Mustofa, Kamis (24/10/2024).
Mustofa menambahkan, kebijakan makan bergizi gratis ini didasarkan pada surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah diterima oleh DPRD Kota Batam. Dalam kebijakan tersebut, setiap daerah diwajibkan memberikan dana pendamping sebesar 10 persen dari total kebutuhan.
“Kemarin dalam pembahasan, kebutuhan anggaran untuk makan bergizi gratis mencapai Rp650 miliar. Sesuai aturan, setiap daerah diminta menyediakan dana pendamping sebesar 10 persen atau Rp65 miliar,” jelasnya.
Dana APBD sebesar Rp65 miliar ini, menurut Mustofa, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, sementara sisanya akan diambil dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU).
“Jadi, sumber dana program ini berasal dari APBD dan APBN,” tambah Mustofa.
Baca: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun di RAPBN 2025
Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Batam, Andi Agung, mengonfirmasi anggaran program makan bergizi gratis telah disiapkan dalam APBD Kota Batam, dengan sumber dana yang berasal dari APBD dan APBN.
“Untuk petunjuk teknis pelaksanaannya masih menunggu aturan lebih lanjut,” ujar Andi Agung.
Menurut Andi, program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, karena dalam pelaksanaannya akan melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“UMKM di Kota Batam mungkin akan dilibatkan sebagai penyedia makan siang. Namun, standar gizi dan kebersihannya harus terjamin. Jika ini berjalan baik, maka perekonomian lokal akan kembali bangkit,” pungkas Andi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
