Jakarta (gokepri) – Presiden Joko Widodo mendesak perbankan, terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada usaha, menengah, kecil, dan mikro (UMKM) dengan syarat yang mudah.
Kepala Negara mengimbau Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berdiskusi dan memperbaiki regulasi terkait persyaratan pembiayaan UMKM. Intinya, Jokowi meminta regulator mempermudah persyaratan kredit bagi UMKM.
“Regulasinya yang harus diperbaiki karena tidak semua UMKM memiliki aset agunan, memiliki collateral, sehingga prospek juga harus di lihat. Jangan hanya melihat agunannya mana, dilihat juga dong prospeknya. Tidak punya agunan, tetapi prospeknya bagus mestinya juga bisa diberikan kredit,” papar Jokowi dalam Pembukaan UMKM EXPO (RT) Brilianpreneur yang digelar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, Kamis 7 Desember 2023.
Baca Juga:
- Rencana Bank Hapus Kredit Macet UMKM, Ini Syarat bagi Debitur
- Kredit Macet UMKM Dihapus, Pemerintah Siapkan Aturan Baru
Dalam hal ini, Jokowi juga meminta BRI untuk mempermudah persyaratan kredit bagi UMKM. Sebagai informasi, BRI merupakan bank dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar di indonesia.
“Di BRI sendiri 83%. Memang UMKM ini berarti hampir semuanya dipegang oleh BRI, bank lain tidak diberi peluang,” ujar Jokowi di hadapan Direktur Utama BRI Sunarso.
Berdasarkan data perbankan, penyaluran kredit bank ke sektor UMKM tercatat hanya 21% dari total kredit yang ada. Porsi ini jauh lebih rendah dibanding penyaluran kredit UMKM di China dan Jepang yang masing-masing mencapai 65% dari total kredit perbankan. Di India, porsi penyaluran kredit bank untuk UMKM juga mencapai 50%.
Tak hanya itu, Jokowi juga mengimbau pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya dengan mengamati tren dan permintaan pasar, serta berinovasi terhadap produknya sesuai selera pasar. Dengan demikian, UMKM bisa mengekspor produk andalannya ke luar negeri.
“Kalau kita lihat memang masih belum besar, ekspor produk UMKM baru 15,7%, masih di bawah Singapura 41%, Thailand 29%. Ini yang menjadi pekerjaan-pekerjaan besar kita,” kata Jokowi.
Ketentuan penyaluran KUR tanpa agunan tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
Pada Pasal 14 disebutkan, agunan KUR terdiri atas agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR. Sedangkan agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai Rp100 juta.
“Dalam hal penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai Rp100 juta, maka penyalur KUR akan dikenakan sanksi berupa subsidi bunga/subsidi margin KUR tidak dibayarkan atas penerima KUR yang bersangkutan,” demikian tertulis dalam Peraturan Menko perekonomian Nomor 1/2023.
Dalam aturan juga dijelaskan, pengenaan sanksi kepada penyalur KUR dibuktikan dengan hasil temuan dari anggota Forum Koordinasi Pengawasan KUR, dan hasil monitoring Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.
Selain itu, dari hasil pemeriksaan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional, sesuai permintaan KKP-UMKM. “Subsidi bunga atau subsidi margin KUR yang telah dibayarkan dikembalikan ke kas negara.”
Tanggapan Dirut BRI
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Sunarso merespons permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua kredit UMKM bisa dilakukan tanpa agunan.
Sunarso menyebut bahwa kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon sampai dengan Rp100 juta sendiri sudah dilakukan tanpa jaminan. Apabila bank meminta jaminan, sudah dipastikan perbankan bakal mendapat penalti.
“Kalau begitu bagaimana caranya? Ya, diperbanyak aja KUR di bawah Rp100 juta, supaya semuanya nanti semua tanpa jaminan karena kebijakannya sudah ada,” ungkap Sunarso usai agenda Brilianpreneur.
Adapun, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan untuk kebijakan ke depan, pihaknya sedang mendiskusikan dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan hingga Kemenkop UKM.
“Kami [masih terus kaji] dari sisi penjaminan atau istilahnya agunan. Agunan Ini kan bisa dikurangi kalau penjaminannya makin kuat. Nah, ini sedang kita ajukan supaya penjaminan ke depan lebih luas dan size-nya lebih besar agar nasabah makin banyak masuk ke sistem KUR dan ultra mikro,” ujarnya pada awak media.
Tercatat, porsi kredit UMKM Tanah Air masih berada di level 21%. Angka ini jauh lebih kecil dibanding negara lain seperti di China yang mencapai 65%. Sementara itu, porsi kredit UMKM di Jepang mencapai 65% dan India 50%. Sementara jika dilihat dari kredit yang disalurkan oleh Himbara, tercatat, per September 2023 menyalurkan Rp1.600 triliun, di mana porsi BRI mencapai 83%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: Bloomberg, Bisnis.com
