Polda Kepri Ungkap Penyelewengan BBM Solar Bersubsidi untuk Nelayan

solar bersubsidi untuk nelayan
Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan konferensi pers pengungkapan kasus penyelewengan BBM bersubsidi untuk nelayan, Rabu (12/6/2024). Foto: Gokepri.com/Muhammad Ravi

Batam (gokepri.com) – Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) berhasil mengungkap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar bersubsidi untuk nelayan.

Direskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Putu Yudha Prawira menyampaikan, dari hasil pengungkapan itu, pihaknya menangkap dua orang tersangka pada tanggal 17 Mei 2024.

“Dalam kasus ini, kami mengamankan dua tersangka yaitu R dan NL. Saat ini kedua tersangka telah kami lakukan penahanan, kami akan terus melakukan pengembangan,” kata Yudha, Rabu, 12 Juni 2024.

Baca Juga: Kuota Solar Subsidi untuk Batam Bertambah 25 Persen

Yudha menjelaskan, NL merupakan koordinator kelompok nelayan Pulau Ngual, Kecamatan Galang, Kota Batam. Kelompok nelayan yang berjumlah 30 orang memberikan kuasa atas surat rekomendasi jatah bbm subsidi nelayan kepada NL untuk diambil di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Pulau Setokok, Kecamatan Bulang.

Namun, NL menyalahgunakan surat rekomendasi jatah bbm subsidi nelayan itu untuk dijual ke industri.

“Ia seharusnya mengambil BBM bio solar ini ke SPBN, namun NL memerintahkan tersangka R untuk mengambil menggunakan dua mobil untuk dijual ke industri,” kata Yudha.

Yudha menjelasakan, untuk jatah setiap satu orang nelayan berbeda dan tergantung jenis kapal atau ukuran mesin kapal.

“Mungkin satu nelayan mendapatkan jatah 1 ton hanya diberikan setengahnya selama satu bulan, itu kalau nelayan melaut, jika tidak melaut kemana jatah mereka ini,” katanya.

Selain menyalahgunakan rekomendasi tersebut, kedua tersangka juga menjual BBM bio solar bersubsidi dengan harga yang lebih tinggi kepada para nelayan.

“Jadi kami berharap, seluruh nelayan peduli untuk tahu berapa jatah yang mereka dapatkan selama satu bulan. Coba diskusikan dengan kelompok nelayan masing-masing. Karena nelayan yang dirugikan,” jelas Yudha.

Kendaraan yang dipakai tersangka untuk menyelewengkan BBM solar subsidi untuk nelayan disita Polda Kepri. Foto: Gokepri.com/Muhammad Ravi

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Admajianto mengatakan pihaknya mengeluarkan rekomendasi jumlah BBM bio solar bersubsidi untuk nelayan berdasarkan aturan dari BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023.

“Jadi, kami bertugas memberikan rekomendasi kepada nelayan, terutama nelayan kecil di kategori 0 – 5 GT,” kata Yudi.

Namun, sebelum mengeluarkan rekomendasi itu, nelayan harus mengajukan tanda daftar kapal perikanan ke Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri yang berada di Kecamatan Sekupang.

“Dari TDKP dan peraturan BPH Migas itu, ada cara perhitungannya, jadi kami menghitung sehingga muncul angka untuk nelayan selama satu bulan. Angka rekomendasi ini sifatnya sebulan sekali,” kata Yudi.

Dalam aturan itu, nelayan juga bisa memberikan kuasa kepada salah satu pengurus untuk mengambil BBM bio solar secara kolektif. Apalagi, para nelayan berada jauh dari SPBN yang ada.

“Mungkin yang terjadi, tidak sesuai dengan yang dikuasakan, yang seharusnya diberikan penuh, jadi cuma dua jerigen, di situ pelanggarannya,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Muhammad Ravi

BAGIKAN