Pemerintah membentuk enam desk investasi di daerah. Fasilitas ini mempercepat perizinan dan penyelesaian hambatan usaha.
JAKARTA (gokepri) – Pemerintah memperluas desk investasi ke enam daerah untuk mempercepat penyelesaian hambatan usaha. Model yang lebih dulu berjalan di Batam diklaim mampu mempercepat realisasi investasi hingga dua sampai tiga kali lipat.
Program ini menjadi upaya pemerintah memperkuat pelayanan investasi langsung di daerah. Desk investasi berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan pemerintah menetapkan enam lokasi desk investasi. Lokasinya meliputi Batam di Kepulauan Riau, Denpasar di Bali, Medan di Sumatera Utara, Semarang di Jawa Tengah, Balikpapan di Kalimantan Timur, dan Makassar di Sulawesi Selatan.
Baca Juga Menteri Investasi Buka “Desk” Khusus di Batam, Pacu Realisasi Investasi
Pemerintah sebelumnya sudah membentuk desk investasi di Batam dan Denpasar. Kedua fasilitas tersebut membantu menyelesaikan hambatan investasi sekaligus memperkuat koordinasi pelayanan perizinan.
Todotua menilai keberadaan desk investasi di Batam menunjukkan hasil positif. Menurut dia, percepatan realisasi investasi di kota tersebut meningkat dua hingga tiga kali lipat.
“Di Kota Batam saat ini percepatan realisasi investasi sudah naik 2-3 kali lipat,” kata Todotua di Medan, Senin (9/11).
Desk investasi menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menangani berbagai persoalan yang menghambat kegiatan usaha. Pemerintah ingin mempercepat penyelesaian kendala melalui koordinasi langsung dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Di Sumatera Utara, desk investasi berkantor di kawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Lokasi tersebut mempermudah koordinasi pelayanan dan penanganan persoalan investasi.
Salah satu fokusnya ialah memperkuat konsolidasi perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem ini melibatkan 38 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.
Keterlibatan banyak instansi membuat koordinasi menjadi bagian penting dalam pelayanan investasi. Desk investasi diharapkan membantu mengurai hambatan atau *bottlenecking* yang muncul selama proses perizinan.
Todotua mengatakan pemerintah ingin memperbaiki koordinasi pelayanan perizinan di Sumatera Utara. Pemerintah juga menargetkan penyelesaian berbagai kendala investasi berlangsung lebih cepat.
Investasi Sumatera Utara mencapai Rp37 triliun
Pembentukan desk investasi di Sumatera Utara berlangsung ketika realisasi investasi daerah tersebut mencapai Rp37 triliun. Angka itu merupakan akumulasi investasi sepanjang Januari hingga September 2026.
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang Rp22,1 triliun atau 59,8 persen. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp14,9 triliun atau 40,2 persen.
Secara triwulanan, realisasi investasi Sumatera Utara menunjukkan pergerakan yang berbeda. Investasi mencapai Rp13 triliun pada Triwulan I, kemudian turun menjadi Rp9,5 triliun pada Triwulan II.
Pada Triwulan III, investasi kembali meningkat menjadi Rp14,5 triliun. Nilai tersebut menjadi realisasi tertinggi dibandingkan dua triwulan sebelumnya.
Berdasarkan sektor usaha, industri makanan menjadi penyumbang investasi terbesar. Berikutnya terdapat industri kimia dan farmasi, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.
Sektor listrik, gas dan air serta berbagai sektor jasa lainnya juga masuk dalam daftar penyumbang investasi. Komposisi tersebut menunjukkan beragamnya bidang usaha yang menarik modal ke Sumatera Utara.
Dari sisi wilayah, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan mencatat realisasi investasi tertinggi. Berikutnya terdapat Kabupaten Simalungun, Langkat, dan Tapanuli Selatan.
Sementara itu, Singapura menjadi investor asing terbesar di Sumatera Utara. Investor dari Inggris, Malaysia, Taiwan, dan Belanda juga masuk dalam lima besar negara asal investasi.
Selain menangani persoalan perizinan, desk investasi memiliki fungsi pemetaan potensi ekonomi daerah. Pemerintah ingin mempertemukan investor, calon investor, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam koordinasi yang lebih efektif.
Pemetaan tersebut diharapkan membantu pemerintah mengenali peluang investasi di setiap wilayah. Dengan informasi yang lebih terarah, pemerintah dapat mempertemukan kebutuhan investor dengan potensi daerah.
Todotua mengatakan desk investasi akan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cakupannya meliputi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota serta kalangan pelaku usaha.
Pemerintah berharap mekanisme tersebut mempercepat penyelesaian hambatan investasi. Peningkatan realisasi investasi selanjutnya diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. ANTARA
Baca Juga: Dirakit di Batam, ASUS Rilis Laptop dan Desktop Expert Series
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
