BATAM (gokepri) – Peningkatan infrastruktur pelabuhan di Batam menjadi langkah krusial untuk memperkuat daya saing kota ini agar bisa menyaingi Johor, Malaysia. Meskipun anggaran besar telah dialokasikan, fasilitas pelabuhan Batuampar dan kendala perizinan usaha masih memerlukan perbaikan signifikan agar mampu menarik lebih banyak investor asing.
“Di satu sisi, kita perlu berkaca diri bahwa kondisi infrastruktur pelabuhan Batuampar yang ada saat ini, fasilitasnya belum bisa menyaingi Johor,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, Kamis, 29 Agustus 2024.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan anggaran besar untuk pengembangan pelabuhan di Batam. Proyek ini mencakup perluasan dermaga, modernisasi peralatan bongkar muat, peningkatan kapasitas penyimpanan, dan digitalisasi sistem operasional.
Meski demikian, pelabuhan Batam masih bergantung pada Singapura, yang telah membuka jalur langsung ke China meskipun terbatas. Menurut Rafki, peningkatan infrastruktur pelabuhan tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan kapasitas, tetapi juga menarik lebih banyak investor asing.
“Untuk meningkatkan daya saing Batam agar mampu bersaing dengan Johor, pelabuhan harus secepatnya dibenahi. Tarif kontainer yang tinggi perlu ditekan agar bisa bersaing,” ujarnya.
Masalah perizinan berusaha juga masih menjadi kendala, terutama yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Apindo berharap agar perizinan tertentu, seperti AMDAL, dapat dilimpahkan ke pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing Kepulauan Riau.
“Jika kondisi ini terus berlanjut, sulit bagi Batam untuk bersaing dengan Johor, yang perkembangan infrastrukturnya didukung penuh oleh pemerintah Malaysia dan berkolaborasi dengan Singapura,” tambahnya.
Baca: Kerja Sama Sembcorp-Panbil, Pintu Masuk Baru Investasi Industri di Batam
Rafki menekankan bahwa pemerintah daerah, termasuk BP Batam dan instansi terkait, harus segera mengatasi berbagai faktor yang menghambat perkembangan Batam. “Masalah lahan juga perlu segera diselesaikan, mengingat keterbatasan lahan di kota ini,” katanya.
Ia berharap BP Batam dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memaksimalkan penggunaan lahan dan mempercepat proses perizinan, — sehingga investor tidak perlu menunggu terlalu lama. “Saat ini, masih banyak lahan yang telah dikuasai namun belum dimanfaatkan,” tutup Rafki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti Fedro
