Batam (gokepri.com) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam, NGO Akar Bhumi Indonesia, Mongabay Indonesia, dan Batam Bergerak menggelar diskusi dengan tema “Catatan Kelam Kerusakan Lingkungan di Batam”, Sabtu, 24 Februari 2024 malam.
Diskusi diadakan di halaman sekretariat AJI Batam. Peserta yang hadir duduk lesehan, sambil menikmati rebusan yang disiapkan oleh panitia. Peserta yang hadir juga beragam, mulai dari mahasiswa, aktivis, nelayan dan perwakilan pemerintahan.
“Kami juga minta peserta diskusi membawa botol minum sendiri, karena panitia tidak sediakan minuman kemasan, demi mengurangi penggunaan plastik sekali pakai,” kata Yogi Saputra, Panitia Pelaksana Diskusi.
Baca Juga: Hutan Bakau Rusak, Anak Sungai Ditimbun, Nelayan Gigit Jari
Sekretaris AJI Batam, Fathur Rohim mengatakan sangat mendukung kegiatan diskusi bersama berbagai kalangan tersebut.
“Semoga diskusi semacam ini terus berlanjut,” kata dia.
Diskusi dimulai dengan menonton film dokumenter berjudul “Pesisir yang Terusir” karya jurnalis lingkungan di Kota Batam.
Peserta kemudian mendengarkan paparan dari empat narasumber, yaitu Jurnalis Harian Kompas Pandu Wiyoga, Dinas Lingkungan Hidup Batam IP, Pendiri NGO Akar Bhumi Hendrik Hermawan, dan Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam Anam.
Dalam presentasinya, Pandu Wiyoga memaparkan seputar kerusakan lingkungan dan dampak bencana alam di Batam. Ia mengatakan, secara keseluruhan bencana Batam memang masih skala kecil, tetapi tidak tertutup kemungkinan itu menjadi bom waktu jika kurang mitigasi dalam menanganinya.
Menurutnya, di tengah meningkatnya perubahan iklim global saat ini, nelayan di pulau-pulau kecil sangat merasakan dampaknya.
“Seperti berita-berita yang kami tampilkan ini, yang menjadi korban tetap nelayan, kami pernah menulis soal nelayan Suku Laut Air Mas Batam, mereka terpaksa memulung karena tidak bisa melaut akibat cuaca ekstrim,” kata Pandu.
Menurut Pandu, seharusnya saat ini semua kalangan melek soal isu lingkungan. Bersama memperhatikan persoalan yang masih dianggap baru.
“Ketidakpedulian kita terhadap lingkungan adalah bentuk warisan dari orang-orang sebelum kita, sehingga dari sekarang ini kita harus memperbaiki itu, salah satunya ikut berpartisipasi dalam diskusi-diskusi seperti ini,” kata Pandu.
Kabid Penindakan DLH Batam, IP menjelaskan tentang faktor-faktor kerusakan lingkungan di Batam, termasuk masalah reklamasi yang mengancam ekosistem pesisir.
“Mangrove sekarang degradasinya memang sedang masif terjadi di Batam, mangrove yang masih banyak hanya tersisa di Pulau Rempang Galang,” katanya.
IP juga mengatakan, banyak laporan soal kerusakan pesisir yang diterimanya, tetapi ia menegaskan laut bukanlah kewenangan DLH Kota Batam.
PSDKP Batam, Anam, menekankan pentingnya pemahaman terhadap aturan-aturan lingkungan, seperti dalam kasus reklamasi. Tidak semua reklamasi yang ada di pesisir pantai merupakan kewenangan PSDKP.
“Tetapi yang harus dipahami, yang disebut reklamasi itu ketika timbunan tanah masuk ke garis pantai,” katanya.
Founder Akar Bhumi, Hendrik Hermawan menegaskan, pihaknya akan selalu di garis terdepan dalam melakukan advokasi kerusakan lingkungan.
Bahkan Akar Bhumi tidak hanya advokasi tetapi juga edukasi, dan rehabilitasi. “Membiarkan kerusakan lingkungan terjadi, adalah bentuk kejahatan lingkungan lainnya,” kata Hendrik.
Dalam sesi diskusi para tamu undangan juga antusias memberikan tanggapan dan pertanyaan. Seperti yang disampaikan Pokmaswas DKP Provinsi, Sapet dan Garry. Kedua Pokmaswas ini fokus merawat pesisir mereka.
Namun saat ini kata mereka, tidak hanya kerusakan pesisir laut mengancam nelayan. Tetapi pesisir kampung nelayan juga terancam diambil oleh perusahaan-perusahaan besar. “Ini yang kami renungkan setiap hari, laut kami sudah hancur, sekarang kampung kami juga akan diambil,” kata Sapet.
Sapet merupakan Pokmaswas yang mengawasi kawasan pesisir Pulau Buluh dan sekitarnya. Sedangkan Garry menjaga pesisir di kawasan Nongsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
***
