BATAM (gokepri) – Krisis sampah di Batam memuncak setelah Kementerian Lingkungan Hidup menjatuhkan penalti terhadap pengelolaan TPA Telaga Punggur. Tumpukan sampah di zona A dan B yang selama bertahun-tahun ditangani dengan metode dumping membentuk gunungan setinggi sekitar 20 meter, mencapai 7,5 juta ton. Antrean truk pun mengular karena seluruh pembuangan dipusatkan di zona B.
Situasi itu mendorong Wali Kota Batam Amsakar Achmad bergerak cepat. Beberapa hari lalu ia mengumpulkan jajaran Forkopimda—mulai dari Kajari, Kapolres hingga Dirkrimsus—untuk rapat darurat malam hari. Keesokan paginya ia meninjau langsung TPA dan mengirim surat resmi ke Menteri LHK untuk meminta izin membuka kembali zona A secara sementara agar krisis tidak makin melebar.
Amsakar mengatakan persoalan ini seharusnya bisa diantisipasi lebih awal oleh perangkat teknis. “Pembuangan ke zona B sangat terbatas. Mitigasinya tidak berjalan. Sebagai pejabat tujuh tahun, harusnya ada langkah antisipasi yang benar,” ujarnya.
Dari sana pemerintah kota membentuk Tim Task Force yang dipimpin Yusfa Hendri. Tim ini memetakan titik-titik sampah hingga ke kecamatan dan kelurahan. Hasilnya dipakai untuk menggerakkan Belanja Tidak Terduga (BTT): menyewa armada tambahan, mengevakuasi tumpukan di titik prioritas, dan menata ulang distribusi truk dari Sagulung, Batu Aji, hingga wilayah lain.
Di lapangan, Amsakar mengerahkan berbagai upaya yang sebelumnya ia jalankan sejak awal menjabat: apel kendaraan kebersihan, goro massal, dan sayembara kebersihan. Ia juga mengumpulkan 974 petugas kebersihan—mulai dari sopir truk, penyapu jalan hingga pemungut retribusi—untuk membangun kebersamaan dan ritme kerja yang lebih terkoordinasi. “Setiap detik lisan saya ini tidak berhenti bicara soal sampah,” katanya.
Langkah darurat itu didukung pembelian bertahap peralatan: 20 bin kontainer, 14 armroll, satu bulldozer baru, hingga tambahan 40 bin kontainer pada APBD Perubahan. Namun bagi Amsakar, peralatan saja tidak cukup. Ia merangkul pelaku usaha; salah satu pengusaha menyediakan batu kerikil untuk pengerasan jalan di zona A. Perbaikan jalan lingkar di zona itu ditargetkan selesai dalam beberapa hari agar truk bisa berputar tanpa hambatan.
Meski fokus pada penanganan cepat, Amsakar sudah menyiapkan strategi jangka menengah. Ia membuka peluang kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengambil alih pengelolaan sampah kota. Menurutnya, opsi swastanisasi dapat mengurangi beban APBD untuk perawatan armada yang kini menyedot biaya besar. Tim internal sedang menghitung perbandingan biaya operasional pemerintah dan swasta, sekaligus menyusun desain zonasi baru, termasuk zona C, bersama BP Batam. Jika kajian rampung, tender ditargetkan bisa diproses akhir tahun, dengan pembayaran melalui APBD Perubahan.
Di tengah kekacauan tumpukan sampah dan keterbatasan kapasitas TPA, Amsakar tetap optimistis. “Akhir tahun persoalan ini mulai terurai. Awal tahun kita bisa masuk fase pengelolaan baru, lebih terintegrasi dari hulu ke hilir,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian masalah tak hanya bergantung pada teknis pemerintah. Masyarakat diminta lebih efisien menggunakan barang, tidak berlebihan, dan melakukan pemilahan dari rumah bagi yang mampu. Baginya, sampah bukan sekadar bau atau pemandangan buruk. Itu ukuran keseriusan sebuah pemerintah kota menjalankan tugasnya. “Kita mau Batam bersih dan bisa berlari sebagai kota modern. Masalahnya memang ribet, tapi kita selesaikan satu per satu,” ujarnya.
Dari penataan ulang TPA, kerja ekstra petugas kebersihan, kolaborasi dengan swasta, hingga rencana kemitraan jangka panjang, Batam kini berpacu mengejar model pengelolaan sampah yang lebih modern—dimulai dari tumpukan persoalan yang menumpuk selama bertahun-tahun.
Baca Juga: Darurat Pengelolaan Sampah, Apa Strategi Wali Kota Batam?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
