Batam (gokepri.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam menggelar rapat konsolidasi dengan Badan Adhoc sebagai upaya persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 mendatang.
Ketua KPU Kota Batam Mawardi mengatakan konsolidasi ini juga untuk memastikan tahapan akhir dari tahap persiapan Pilkada, yaitu pemukhtahiran data pemilih berjalan baik dan lancar.
“Karena ini tahapan yang sangat krusial dan prosesnya juga cukup panjang waktunya di akhir Mei ini sampai nanti di pertengahan tanggal 23 atau 24 September,” kata Mawardi, usai memimpin rapat konsolidasi di Best Western Panbil, Rabu (29/5/2024).
Baca Juga: PPK-PPS Ujung Tombak Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024
Menurutnya, Badan Adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan menemukan tantangan saat pemukhtahiran data di sisi administrasi kependudukan maupun kondisi penduduk yang cukup dinamis.
Melalui konsolidasi ini, Mawardi mengatakan Badan Adhoc akan diberi masukan-masukan terkait tahapan pemutakhiran data pemilih agar jumlah pemilih yang masuk dalam DPT akurat, komprehensif dan mutakhir.
“Untuk pemutakhiran itu sampai September,” ujarnya.
Dari daftar hasil sinkronisasi pemetaan TPS yang dilakukan, Mawardi mengatakan akan ada sekitar 1.811 TPS dengan jumlah kebutuhan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sekitar 3.889 orang yang akan melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.
Ia juga menyebut, pembentukan dan rekrutmen Pantarlih akan dilaksanakan pada 6 Juni 2024.
“Karena ada ketentuan tidak mesti harus satu TPS satu Pantarlih, karena ada TPS nanti yang potensinya bisa sampai dua makanya kebutuhan Pantarlih untuk Pilkada ini cukup besar,” jelasnya.
Kemudian, dasar data pemilih yang akan dikelola berasal dari DPT Pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4). Sehingga dari data itu, akan dilakukan proses pencoklitan dari rumah ke rumah.
“Perubahannya dari estimasi, ada sekitar dari 851.614 ke 890.242, jadi ada perubahan penambahan untuk DPT,” katanya.
Menurut Mawardi, Pantarlih maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan Badan Adhoc terbesar dalam Pilkada 2024. Ia juga menyebut, proses rekrutmen akan dilakukan PPS.
“Saya pesan kepada Badan Adhoc untuk memaksimalkan koordinasi dengan para stakeholder, baik itu pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya,” katanya.
Terkait sekretariat untuk Badan Adhoc, pihaknya telah menerima Surat Dinas KPU RI Nomor 730 bahwa sekretariat sudah harus rampung sebelum tanggal 1 Juni 2024. Ia juga mengatakan, pihaknya tidak menganggarkan dana untuk sekretariat untuk Badan Adhoc.
“Kami masih tetap mendapatkan fasilitas dari kecamatan maupun kelurahan. Fasilitas itulah yang menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini,” kata Mawardi.
Setelah proses tahap pemutakhiran data pemilih, pihaknya akan melanjutkan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon kepala daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Muhammad Ravi
