Kinerja BPR di Kepri: Kredit Macet Meningkat, Aset Tumbuh Jadi Rp9,9 Triliun

Kinerja BPR di Kepri
Foto: Ilustrasi

Batam (gokepri) – Kinerja bank perkreditan rakyat (BPR) di Kepulauan Riau hingga September 2023 meningkat dibanding tahun sebelumnya baik dari sisi aset maupun dana pihak ketiga. Namun angka kredit macet juga melambung.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset BPR/S di Kepulauan Riau posisi September 2023, tercatat tumbuh 19,71 persen menjadi Rp9,90 triliun dari Rp8,27 triliun pada September 2022.

Pertumbuhan aset BPR/S tersebut ditopang dari pertumbuhan kredit sebesar 21,75 persen, menjadi Rp7,37 triliun. Pada September 2022 sebesar Rp6,06 triliun. Lalu pertumbuhan DPK sebesar 31,10 persen menjadi Rp7,94 triliun naik dari September 2022 sebesar Rp6,65 triliun.

Baca Juga: 

Kinerja industri keuangan kepri
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri Rony Ukurta Barus. Foto: gokepri/Engesti

Namun demikian, terdapat peningkatan tingkat risiko kredit atau non-performing loan BPR/S di Kepulauan Riau masih tercatat sebesar 5,37 persen. Sedangkan pada September 2022 5,3 persen.

Kepala OJK Kepri Rony Ukurta Barus mengungkapkan peningkatan kredir macet BPR di Kepulauan Riau antara lain disebabkan adanya penyesuaian kebijakan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19. Sehingga BPR/S melakukan asesmen terhadap debitur terdampak Covid-19 terkait keberlanjutan pemberian restrukturisasi atau dilakukan penetapan kualitas kredit secara normal mengacu POJK Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR.

“Terkait hal tersebut, KOJK Kepri secara intensif akan melakukan pemantauan untuk memastikan perbaikan NPL/NPF BPR/BPRS di Kepulauan Riau,” kata dia, Kamis 7 Desember 2023.

Saat ini terdapat 46 BPR/S di Kepri yang terdiri dari 44 BPR Konvensional dan 2 BPR Syariah. Rony mengatakan semua BPR tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan. Misalnya ada salah satu BPR yang berjalan tidak sesuai ketentuan, OJK bakal menertibkan perizinan baru untuk pendirian BPR. “Langkah-langkah yang sudah kami lakukan, sesuai ketentuan, yaitu pemeriksaan baik on site maupun off site,” kata dia.

Sebagai gambaran, penutupan BPR naik dua kali lipat dibanding tahun lalu. OJK mencatat jumlah BPR di Indonesia yang bangkrut sepanjang 2023 yaitu sebanyak empat BPR, dari periode 2022 yang berjumlah dua BPR. Keempat BPR yang dicabut izinnya itu adalah BPR Bagong Inti Marga di Jawa Timur, Perumda BPR Karya Remaja Indramayu di Jawa Barat, BPR Indotama UKM di Sulawesi, dan BPR Persada Guna di Jawa Timur.

Dikutip dari Koran Tempo, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa OJK akan terus menyisir dan memeriksa secara intensif entitas BPR/BPRS guna memastikan kesehatan keuangannya dan kepatuhannya terhadap ketentuan yang berlaku.

Ads bp batam 2026 baru

Selain memangkas jumlah BPR, OJK menyetop izin usaha BPR baru. OJK juga berfokus menerapkan aturan single presence only atau kepemilikan tunggal. Artinya, satu pihak dilarang mengendalikan lebih dari satu bank. Percepatan upaya konsolidasi, baik merger maupun akuisisi, diharapkan dapat menjadi solusi penguatan industri BPR. Termasuk di dalamnya mendorong pemenuhan ketentuan permodalan yaitu aturan modal inti Rp3 triliun dan modal inti minimum Rp6 miliar paling lama pada akhir 2024.

Kondisi Industri Keuangan di Kepri

Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau (KOJK Kepri) menilai kondisi Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Kepulauan Riau sampai September 2023 tetap stabil dengan mencatatkan pertumbuhan positif.

“Likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga di tengah kinerja perekonomian nasional yang relatif stabil,” kata Kepala OJK Kepri Ronny Ukurta Barus.

Ia menjelaskan kinerja industri perbankan di Provinsi Kepri tetap terjaga dengan kinerja intermediasi yang positif. Begitu pula industri pasar modal yang tumbuh pesat dari sisi pertambahan investor.

Sementara industri keuangan non-bank di Provinsi Kepri juga meningkat tercermin dari pertumbuhan pembiayaan. “Kantor OJK Provinsi Kepri juga terus melakukan sejumlah program kerja dan aktifitas untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta pelindungan konsumen,” kata dia.

Pada posisi September 2023, aset bank umum di Kepulauan Riau secara year to date tumbuh sebesar 13,31 persen dan secara yoy tercatat tumbuh 15,56 persen menjadi Rp120,16 triliun (September 2022: Rp103,99 triliun).

Pertumbuhan aset bank umum di Kepulauan Riau melampaui pertumbuhan aset bank umum yoy secara nasional yaitu sebesar 7,13 persen.

Penyaluran kredit bank umum di Kepulauan Riau posisi September 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 8,89 persen yoy menjadi Rp48,56 triliun (September 2022: Rp45,72 triliun), begitu juga dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mengalami pertumbuhan positif dengan tumbuh sebesar 15,81 persen yoy menjadi Rp82,32 triliun (September 2022: Rp75,64 triliun).

“Pertumbuhan penyaluran kredit dan DPK di Kepulauan Riau posisi September 2023 juga tumbuh di atas pertumbuhan nasional yang mencapai 8,96 persen dan 6,54 persen,” kata dia.

Namun, pertumbuhan dari intermediasi bank umum sedikit menurun, terlihat dari meningkatnya tingkat risiko kredit, di mana Non Performing Loan (NPL) bank umum posisi September 2023 sebesar 4,26 persen, meningkat dari posisi September 2022 yaitu sebesar 1,91 persen.

Dari sisi Edukasi dan Pelindungan Konsumen, sejak Januari 2023 sampai dengan akhir September 2023, KOJK Kepri menerima 2.117 layanan konsumen, dengan rincian sebanyak 151 pengaduan konsumen, 243 informasi dan 1.723 pertanyaan.

Dari 151 pengaduan konsumen, pengaduan konsumen dari perbankan sebanyak 78 pengaduan (52 persen), sebanyak 25 pengaduan dari perusahaan pembiayaan (17 persen), sebanyak 18 pengaduan dari perusahaan asuraansi (12 persen), sebanyak 2 pangaduan dari perusahaan pergadaian (1 persen), sebanyak 4 pengaduan dari IKNB lainnya (3 persen) serta sebanyak 24 pengaduan dari perusahaan fintech (16 persen).

Sampai dengan akhir September 2023 Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan layanan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sebanyak 3.619 Layanan, baik secara online (sebanyak 2.598 layanan) maupun yang walk in (sebanyak 1.021 layanan).

Untuk menangani isu pelindungan konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK juga mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif baik secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.

“Hingga akhir Agustus 2023, OJK Kepulauan Riau telah melaksanakan 27 Kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau sekitar 2.907 peserta,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Engesti Fedro

Pos terkait