Ketika Penegak Hukum Diduga Melanggar Hukum: Siapa yang Mengawasi Para Pengawas?

Roni Jaya Putra, S.H., M.H. (istimewa)

Oleh: Roni Jaya Putra, S.H., M.H., Advokat dan Wakil Ketua DPC Ikadin Kota Batam

Terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik, pengusaha, pimpinan LSM, serta figur publik merupakan peristiwa yang harus menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa.

Persoalan ini bukan sekadar persoalan beberapa oknum kepolisian yang diduga menyalahgunakan kewenangannya. Lebih jauh, ini merupakan ujian terhadap integritas institusi penegak hukum dan komitmen negara dalam menjalankan prinsip negara hukum.

Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: bagaimana mungkin institusi yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum justru diduga menggunakan fasilitas dan kewenangannya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum?

Jika dugaan tersebut terbukti, maka ini bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur internal kepolisian. Ini menyangkut penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak privasi, dan ancaman terhadap demokrasi.

Penyadapan merupakan tindakan yang sangat serius karena menyangkut hak pribadi seseorang. Kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan, terlebih untuk kepentingan politik, pengendalian kekuasaan, atau kepentingan pribadi.

Dalam negara hukum, tidak ada jabatan yang memberikan seseorang kekebalan untuk melanggar hukum. Pangkat jenderal bukanlah tiket untuk bertindak di luar batas kewenangan. Bahkan semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab hukum dan moral yang harus dipikulnya.

Namun, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai pengungkapan kasus ini justru menjadi pintu masuk bagi pertarungan politik, kriminalisasi, atau upaya membersihkan lawan politik dengan menggunakan instrumen hukum.

Penyidik harus mengungkap seluruh rantai peristiwa secara objektif. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang melaksanakan? Siapa yang menerima hasil penyadapan? Untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan? Dan apakah ada pihak lain yang memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut?

Jangan hanya berhenti pada pelaksana teknis. Jika ada aktor intelektual atau pihak yang menikmati hasil kejahatan, semuanya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Ads bp batam 2026 baru

Saya berpandangan bahwa peristiwa ini juga harus menjadi momentum reformasi pengawasan terhadap institusi kepolisian. Negara membutuhkan kepolisian yang kuat, tetapi kekuatan itu harus dibatasi oleh hukum dan mekanisme pengawasan yang efektif. Sebab, institusi yang kuat bukanlah institusi yang bebas dari pengawasan, melainkan institusi yang berani mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kewenangannya.

Kita tidak sedang membela Presiden, partai politik, pengusaha, atau kelompok tertentu. Kita sedang membela prinsip bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Hari ini mungkin yang menjadi sasaran adalah Presiden dan para tokoh publik. Tetapi besok, siapa yang dapat menjamin bahwa masyarakat biasa tidak mengalami hal serupa? Jangan sampai negara hukum berubah menjadi negara yang hukumnya hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, tetapi seberapa berani kekuasaan tersebut tunduk kepada hukum.

Hukum harus berdiri di atas kekuasaan, bukan kekuasaan yang berdiri di atas hukum.**

 

Pos terkait