Batam (gokepri.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melimpahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagai bentuk tindak lanjut kepada badan usaha yang menunggak iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Karimun.
Setelah bulan Oktober 2020 lalu, BPJS Kesehatan Cabang Batam melimpahkan SKK ke Kejaksaan Negeri Batam, kali ini kembali melimpahkan SKK ke Kejaksaan Negeri Karimun. Pelimpahan ini untuk penyelesaian permasalahan dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
Petugas BPJS Kesehatan di Kantor Kabupaten Karimun, Endang Lestari mengatakan ada lima perusahaan di Kabupaten Karimun yang tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran.
|Baca Juga: Profil Budi Sadikin: Bankir Senior Ditantang Tuntaskan Covid-19 dan BPJS
“Kami sebelumnya telah melakukan upaya penagihan melalui telepon dan kunjungan langsung,” kata Endang, Jumat (29/1/2021).
Hal inilah yang menjadi dasar BPJS Kesehatan untuk memperoleh bantuan hukum dari Kejaksaan setempat. Guna penegakan kepatuhan badan usaha dalam hal pembayaran iuran.
“Lima badan usaha yang sampai dengan bulan Januari belum melakukan pembayaran, kemarin sudah datang menghadap ke Kejaksaan,” katanya.
Endang menjelaskan, alasan badan usaha menunggak iuran pada umumnya adalah akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan batalnya proyek.
Namun ia mengaku pihaknya sebelumnya sudah mengimbau kepada badan usaha untuk mendaftar program relaksasi agar tunggakan bisa dicicil sampai dengan akhir tahun 2021.
“Memang kebanyakan alasannya karena batal dapat proyek di masa pandemi. Nah tapi waktu itu kami sudah menyarankan untuk mengikuti program relaksasi saja, tapi tidak dilakukan,” kata Endang.
|Baca Juga: NIK Bermasalah, Peserta BPJS Kesehatan Non-PBI Wajib Daftar Ulang
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejaksaan Negeri Karimun, Dicky Saputra mengatakan pihaknya menerima SKK dari BPJS Kesehatan pada bulan Oktober lalu.
Hanya saja karena adanya pergantian pejabat, pemanggilan kepada badan usaha sedikit tertunda dan baru dapat dilaksanakan pada bulan Januari.
“Kami menerima SKK untuk melakukan tindakan kepada lima badan usaha. Total tunggakan seluruhnya mencapai Rp494 juta. Tapi yang dua, sudah melakukan pembayaran sebelum menghadap, jadi yang bersangkutan tidak perlu hadir lagi,” kata Dicky.
Dicky mengatakan badan usaha yang belum melakukan pembayaran diimbau minta untuk menandatangani berita acara dan berkomitmen untuk melakukan pembayaran. Jika tidak memenuhi komitmen maka akan dilakukan pemanggilan kedua.
“Kami sudah mengingatkan kepada badan usaha bahwa iuran yang dipotong dari pegawai sudah seharusnya disetorkan kepada BPJS Kesehatan. Jika tidak, nanti akan timbul masalah pidana karena ini merupakan kewajiban badan usaha,” kata Dicky.
(ard)
