Jual Beli Lahan di Tanjung Uncang Batam, PT CMI Terancam Kehilangan Rp30,363 M

Kuasa Hukum PT Cahaya Maritim Indonesia (CMI) Agustianto menunjukkan dokumen jual beli dengan PT SIS. (engesti)

Batam (gokepri.com) – PT Cahaya Maritim Indonesia (CMI) terancam kehilangan Rp30, 363 miliar atas jual beli lahan dengan PT Sintai Industri Shipyard (SIS).

Nyatanya, PT Sintai Industri Shipyard (SIS) yang telah dinyatakan likuidasi oleh Pengadilan Negeri (PN) Batam malah menggugat kepemilikan lahan tersebut.

Kuasa Hukum PT Cahaya Maritim Indonesia (CMI) Agustianto, mengatakan, kliennya sudah mengeluarkan biaya Rp30.365 miliar, untuk membeli lahan dan aset milik PT Sintai Industri Shipyard (SIS) pada 2013 silam.

Lahan tersebut, kata dia, diperjualbelikan lantaran PT SIS telah dinyatakan likuidasi oleh Pengadilan Negeri (PN) Batam sesuai putusan nomor 529./PDT./2013/ PN.BTM.
Putusan tersebut juga di perkuat oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) nomor 3042.K/PDT/2013.

“Ini yang kami heran, perusahan yang sudah dinyatakan likuidasi 2013 bisa RUPS di 2019 dan melakukan gugatan,” kata, Kuasa Hukum PT CMI Agustianto saat Konferensi Pres di salah satu hotel di Nagoya, Selasa, 4 Januari 2022.

Agustianto juga menyesalkan, gugatan yang dilakukan PT SIS di PN Batam justru dikabulkan PN Batam dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Katanya, lahan seluas 7.7 hektare yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Tanjung Uncang, Batu Aji, Batam sebelumnya direncanakan PT CMI untuk membuka usaha revarasi dan perbaikan kapal.

“Ini kan, jelas kami menduga ada permainan di dalamnya,” katanya.

Menurut Agus, dalam putusan tersebut penetapan likuidator yang dipegang oleh PT Cahaya Maritim Indonesia juga dikuatkan dengan putusan Kasasi dari Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum.

“Kami sangat dirugikan dengan putusan PN Batam dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Dimana kami juga diminta mengembalikan seluruh aset kepada pemilik lama,” kata dia.

Padahal berdasarkan putasan penetapan likuidator dan putusan kasasi dari Mahkamah Agung, kliennya bisa melakukan balik nama atas sertifikat lahan seluas 2,6 hektare dan PL seluas 5,1 hektare tersebut.

“Bahkan kami juga sudah membayar WTO dan memengang sertifikat lahan asli. Semua berkas yang kami pegang asli,” sambungnya.

Pihaknya saat ini telah melakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung, untuk mendapatkan kembali hak mereka yang terancam hilang.

“Kami tidak minta banyak, kami hanya minta apa yang menjadi hak kami saja,” ungkapnya lagi.

Dia mengatakan, mereka saat ini akan terus berjuang atas gugatan yang dilayangkan oleh PT SIS.

“Aparat penegak hukum kami minta juga ikut memantau. Laporan sudah kami buat ke Polda Kepri dan kita kawal terus,” katanya.

Agustianto juga berharap, dalam proses kasasi yang mereka ajukan ke MA saat ini, tidak ada intervesi dari pihak mana pun mengenai perkara yang sedang berjalan tersebut.

“Supaya ini bisa ditentukan oleh pihak berwenang dengan aturan yg ,” kata dia.

(penulis: engesti)

Pos terkait