Integrasi Pipa Gas Bumi dari Sumatera ke Jawa Kembali Mengemuka

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Petugas berjalan di areal stasiun gas R/S sektor 01 (Balkondes) saat perawatan rutin di Desa Wisata Berkelanjutan Karangrejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (2/11/2022). ANTARA FOTO/Anis Efizudin

JAKARTA (gokepri) – Rencana integrasi pipa gas dari Sumatera ke Jawa kembali mengemuka. Berperan strategis meningkatkan konektivitas dan menyelesaikan kendala suplai gas.

Direktur Utama Pertamina Gas (Pertagas) Gamal Imam Santoso mengungkapkan pihaknya mendukung penuh integrasi pipa gas dari Pulau Sumatera yang tersambung hingga Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur.

Baca:

“Manfaat jika pipa-pipa tersebut sudah dapat tersambung, maka penyaluran gas bumi akan dapat terkoneksi dari wilayah Jawa Timur ke Jawa Barat. Kendala antara kebutuhan dan suplai gas dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa juga dapat diselesaikan,” kata dia dalam kegiatan Forum Gas Bumi 2024 di Bandung, Jawa Barat, Kamis 20 Juni.

Dia mengungkapkan Pertagas akan menyambung ruas pipa di Sumatera yang saat ini belum tersambung yaitu ruas pipa transmisi dari Dumai hingga Sei Mangke dengan kapasitas diameter antara 18-24 inci dengan panjang pipa 428 km.

“Pasar kami melalui ruas pipa ini ialah distribusi gas bumi ke kawasan industri di Kota Medan, target kita di tahun 2027,” jelasnya.

Upaya menyambungkan pipa dari Sumatera hingga Jawa dilakukan melalui 3 tahap.

Tahap pertama ialah interkoneksi pipa gas yang dimulai dari tahun 2020 hingga 2027. Tahap kedua integrasi dengan melakukan integrasi gas dan pipa, serta integrasi skema komersialnya. Tahap terakhir, yakni tahap interoperability, dengan skema gas transport agreement maupun gas delivery serta development national transmission menjadi monitoring center.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Pengaturan Akun, Tarif, dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa BPH Migas Idham Baridwan mengatakan, BPH Migas dalam hal meningkatkan pemanfaatan gas bumi di domestik memiliki tugas dan fungsi dalam menetapkan tarif kualitas dan harga jaringan gas bumi.

“Untuk penetapan tarif pengangkutan jaringan pipa gas bumi melalui jasa pengangkutan, tarif akan ditetapkan oleh BPH Migas. Sementara untuk tata kelola dari hulu akan diatur oleh pemerintah dan SKK Migas,” papar Idham.

Selanjutnya, ada biaya distribusi dan niaga yang diatur oleh Ditjen Migas dengan mengacu ke Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Menurut dia, peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk domestik dapat dilakukan berdasarkan tipe pengangkutan yang sudah ditetapkan tarifnya.

“Ada sekitar 75 ruas dan 10 transporter saat ini, namun hanya 7 ruas yang pemanfaatannya lebih dari 60 persen, sisanya lebih rendah dan mayoritas di bawah 45 persen,” ujar Idham.

Untuk itu, dia berpendapat perlu dilakukan sinergi dari hulu terkait alokasi sekaligus melakukan perbaikan aturan mengenai tata cara penetapan tarif agar kapasitas bisa termanfaatkan hingga 100 persen.

Sementara saat ini pihaknya sedang menyusun regulasi mengenai reserve capacity agar penggunaan pipa dapat dimanfaatkan lebih besar. ANTARA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

BAGIKAN