Hendra Nopriansyah: Universal Coverage Jamsostek untuk Pekerja Informal Harus Terwujud Lewat Kolaborasi

Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJSTK, Hendra Nopriansyah (kiri) saat mendampingi Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra (tengah) dan Direktur BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK), Pramudya Iriawan Buntoro (kanan) saat penyerahan simbolis kepesertaan yang dilakukan pada Juni 2025 lalu di Kota Batam. (istimewa)

BATAM (gokepri.com) – BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja Indonesia, termasuk pekerja di sektor informal. Termasuk, pekerja yang berada di sektor informal, seperti petani, nelayan, pekerja rumah tangga, sopir, ojek online, tenaga kerja bongkar muat (TKBM), dan pekerja migran.

Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJSTK, Hendra Nopriansyah, menyatakan perluasan kepesertaan akan dipacu melalui penguatan ekosistem berbasis komunitas, inovasi digital, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Kami tengah memperkuat model ekosistem pekerja informal berbasis komunitas dan inovasi digital agar mereka dapat terdaftar tanpa hambatan administratif maupun finansial,” ujar Hendra.

BPJS Ketenagakerjaan juga memperkuat kerja sama lintas pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja guna mempercepat perluasan kepesertaan jaminan sosial.

“Universal coverage hanya bisa tercapai dengan kolaborasi. Pemerintah memperkuat regulasi dan integrasi data, pengusaha memastikan kepatuhan, dan serikat pekerja berperan dalam edukasi dan advokasi,” kata Hendra.

Sebelumnya, Kota Batam mencatatkan diri sebagai daerah pertama di Indonesia yang meluncurkan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi hampir 7.000 pekerja informal, mulai dari pengemudi ojek online, penambang boat pancung, hingga penarik becak kayuh.

Program ini memberikan perlindungan sosial bagi 6.945 pekerja rentan, terdiri dari pengemudi Gojek (2.639 orang), Grab (3.910 orang), Maxim (297 orang), Shopee (229 orang), penambang boat pancung (21 orang), dan penarik becak kayuh (49 orang).

Dengan iuran sebesar Rp10.000 per bulan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Rp6.800 per bulan untuk Jaminan Kematian, program ini bertujuan menghadirkan rasa aman dan perlindungan berkelanjutan bagi para pekerja.

Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari janji kampanye yang diwujudkan secara nyata. “Ini bukan sekadar bantuan biasa, tapi perlindungan yang bisa menyelamatkan keluarga ketika kepala rumah tangga mengalami musibah,” ujar Li Claudia.

Ia menambahkan, program ini akan digulirkan setiap tahun selama lima tahun masa kepemimpinan, dengan anggaran berasal dari APBD Kota Batam sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warganya yang bekerja tanpa perlindungan formal. “Uang rakyat kembali untuk rakyat,” tegasnya.

Kepala BPJSTK Batam Nagoya, Suci Rahmad, juga menyampaikan bahwa Batam menjadi kota yang sangat progresif dalam menyerap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Pemkot Batam telah memberikan perlindungan kepada lebih dari 2.600 petani, dan kini langkah serupa diberikan kepada pengemudi transportasi online dan tradisional.

Program ini juga sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam pengentasan kemiskinan. Kota Batam pun disebut sebagai daerah aspiratif yang berani dan responsif terhadap isu ketenagakerjaan informal. (r)

 

Pos terkait