BATAM (gokepri.com) – Hampir 40 persen kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Kepulauan Riau (Kepri) tercatat menunggak pajak. Meski demikian, PT Jasa Raharja Cabang Kepri memastikan korban kecelakaan tetap mendapatkan jaminan biaya perawatan rumah sakit maupun santunan apabila meninggal dunia.
Kepala Unit Operasional dan Humas PT Jasa Raharja Cabang Kepri Ketut BMS mengatakan, dari seluruh korban kecelakaan yang menjalani perawatan di rumah sakit, kendaraan yang pajaknya dalam kondisi lunas hanya sekitar 60 persen.
“Korban tetap kami jamin. Sampai saat ini, korban kecelakaan tetap dilayani. Penggantian biaya perawatan maupun santunan bagi korban meninggal dunia tetap kami berikan,” kata Ketut.
Ia menjelaskan, tunggakan pajak kendaraan tidak serta-merta membuat Jasa Raharja menghentikan pelayanan kepada korban kecelakaan. Namun, pihaknya tetap mengingatkan keluarga korban agar melunasi kewajiban pajak kendaraan setelah proses perawatan medis selesai.
Menurut Ketut, kondisi tersebut menjadi perhatian karena tingkat kepatuhan masyarakat Kepri dalam membayar pajak kendaraan masih tergolong rendah.
Dari sekitar 1,048 juta unit kendaraan yang terdata di Kepri, tingkat kepatuhan pembayaran pajak baru mencapai 48,92 persen. Artinya, lebih dari separuh kendaraan yang terdaftar belum memenuhi kewajiban pajaknya.
Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut, Jasa Raharja Kepri menjalankan program jemput bola melalui kegiatan bertajuk Gaskeun. Program itu dilakukan dengan mendata dan mengingatkan langsung pemilik kendaraan yang menunggak pajak.
Ketut mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah mengirimkan pemberitahuan melalui pesan WhatsApp kepada pemilik kendaraan. Selain itu, pihaknya membuka layanan Samsat on the Mall setiap Sabtu dan Minggu pukul 13.00 hingga 20.00 WIB, serta mendatangi sejumlah perusahaan untuk menyosialisasikan kewajiban pembayaran pajak.
“Kadang masyarakat kaget ketika menerima WhatsApp berisi tagihan pajak kendaraan. Itu memang pemberitahuan dari kami. Kami juga membuka Samsat on the Mall setiap akhir pekan dan turun langsung ke perusahaan-perusahaan,” ujarnya.
Dalam kegiatan sosialisasi ke kawasan industri Batam, Jasa Raharja juga menemukan sejumlah perusahaan menerapkan aturan ketat terkait kelengkapan administrasi kendaraan karyawan.
Beberapa perusahaan melarang kendaraan yang pajaknya menunggak atau STNK-nya tidak berlaku untuk parkir di dalam kawasan pabrik. Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya perusahaan mendorong kepatuhan administrasi sekaligus keselamatan berkendara.
“Perusahaan di Batam sangat peduli terhadap keselamatan dan kepatuhan. Kalau pajaknya mati, motor tidak bisa parkir di dalam. Karena itu, kalau melihat deretan motor parkir di luar pagar perusahaan, sebagian besar karena surat kendaraannya tidak lengkap,” kata Ketut.
Selain menjamin korban kecelakaan kendaraan pribadi, Jasa Raharja juga memberikan perlindungan kepada penumpang angkutan umum melalui mekanisme Iuran Wajib yang telah diperhitungkan dalam harga tiket.
Di wilayah Kepri, jaminan tersebut mencakup angkutan darat seperti taksi, bus, dan Bimbar, serta angkutan laut domestik, antara lain kapal feri, kapal roro, speedboat, hingga kapal tradisional atau pompong.
Perlindungan itu juga mencakup perjalanan antarpulau, termasuk rute menuju Belakang Padang.
Jasa Raharja Kepri bahkan mulai memperluas cakupan perlindungan bagi penumpang kapal laut internasional. Namun, penerapannya masih terbatas pada rute tertentu karena membutuhkan koordinasi dengan operator kapal, terutama terkait mekanisme pencantuman iuran wajib dalam harga tiket.
“Belum semua rute internasional ter-cover karena perlu komunikasi dengan operator kapal terkait aturan biaya yang harus masuk dalam tiket. Saat ini, rute internasional Batam Center menuju Malaysia yang sudah mendapat perlindungan Jasa Raharja,” ujarnya.
Penulis: Engesti
