BATAM (gokepri.com) – Anggota DPRD Kota Batam, Suryanto, meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam menyederhanakan prosedur pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT).
Pasalnya, masih banyak masyarakat yang mengaku kebingungan memahami mekanisme pembayaran, meskipun ingin menyelesaikan kewajiban administrasi lahan mereka.
Suryanto mengatakan, keluhan tersebut disampaikan sejumlah warga yang masa berlaku UWT-nya akan berakhir, tetapi belum mengetahui tahapan yang harus dilakukan untuk memperpanjang maupun membayar kewajiban tersebut.
“Banyak yang tanya, ada yang UWT-nya habis 2028. Tapi bingung mau bayar karena tidak tahu caranya,” kata Suryanto belum lama ini.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian BP Batam, terutama dalam memberikan kemudahan akses informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai, sosialisasi mengenai prosedur pembayaran UWT masih perlu ditingkatkan agar warga tidak kebingungan ketika hendak mengurus administrasi lahannya.
Suryanto juga meminta BP Batam membuat sistem pengurusan UWT yang lebih transparan dan mudah dipahami. Selama ini, pelayanan yang dipusatkan di PTSP Gedung Sumatra dinilai belum sepenuhnya memudahkan masyarakat.
“Kami imbau kepada BP Batam untuk membuat sistem pengurusan UWT lebih transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.
“Kita ini mau setor uang ke negara kok di persulit, meski ada beberapa petugas yang datang jemput bola untuk membantu warga tapi belum maksimal,” tambah dia.
Keluhan serupa disampaikan warga Batam, Alam. Ia mengaku kesulitan memahami prosedur pembayaran UWT meskipun telah berupaya mencari informasi melalui berbagai sumber, termasuk YouTube.
Namun, informasi yang diperolehnya tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur saat ia mencoba mengurus pembayaran secara langsung.
“Saya sudah cari-cari di YouTube cara bayarnya. Ketika dipraktikkan malah beda dengan yang di YouTube,” katanya.
Dia bilang, ada beberapa petugas yang datang ke rumahnya untuk membantu pembayaran WTO. Tapi untuk teknisnya tetap harus ke mendatangi Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam Center untuk menanyakan mekanisme pembayaran.
“Saya ingin bayar supaya clear. Ke depannya tidak ada masalah apa-apa,” ujarnya.
- Layanan BLINK
Di sisi lain, BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam telah menghadirkan program Batam Layanan Keliling (BLINK) untuk mendekatkan pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat.
Program yang berlangsung pada Oktober hingga Desember 2026 tersebut menyediakan layanan perpanjangan UWT, pengurusan Izin Peralihan Hak (IPH) Waris, serta pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kepala Subbidang Pelayanan Informasi Perizinan BP Batam, Aryana Widiartha, mengatakan BLINK dilaksanakan dua kali dalam sepekan, yakni setiap Selasa dan Rabu.
Sejak diluncurkan, layanan tersebut telah menjangkau Perumahan Legenda dan Bida Asri 1. Khusus di Perumahan Legenda, rata-rata sekitar 30 warga mengakses layanan setiap hari kegiatan.
“Di Perumahan Legenda, jumlah warga yang datang untuk mengakses layanan mencapai sekitar 30 orang setiap hari kegiatan. Itu sudah sesuai target kami,” kata Aryana.
Menurut Aryana, layanan keliling tersebut menyasar masyarakat yang membutuhkan perpanjangan UWT, terutama lanjut usia, penyandang disabilitas, serta warga yang memiliki keterbatasan waktu untuk mendatangi kantor pelayanan.
Petugas juga memberikan pendampingan kepada warga yang belum memiliki alamat email maupun belum terbiasa menggunakan aplikasi pelayanan digital. Pendampingan mencakup pembuatan email hingga akun Land Management System (LMS) BP Batam.
“Ada juga seperti lansia yang belum punya email, kita bantu buatkan, dan kita buatkan akun juga di Land Management System (LMS) BP Batam,” ujarnya.
BP Batam selanjutnya akan mengevaluasi pelaksanaan layanan di Bida Asri 1 untuk menentukan lokasi berikutnya. Salah satu kawasan yang dipertimbangkan menjadi lokasi pelayanan adalah Perumahan Plamo.
Selain pelayanan pertanahan, BLINK juga melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam melalui Bus Pelayanan Si Bijak untuk membantu masyarakat memenuhi kewajiban PBB-P2 yang menjadi salah satu persyaratan perpanjangan UWT.
Koordinator Bus Pelayanan Si Bijak Bapenda Batam, Rusman, mengatakan petugas membantu warga memeriksa tunggakan sekaligus mencetak tagihan pembayaran.
“Untuk masyarakat yang belum melunasi pembayaran PBB, kami siap membantu mencetak tagihan pembayarannya,” katanya.
Bapenda juga menyediakan aplikasi e-PBB untuk memeriksa tagihan dan tunggakan. Pembayaran dapat dilakukan melalui Indomaret, Kantor Pos, loket pembayaran, maupun QRIS.
Penulis: Engesti








