KARIMUN (gokepri.com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karimun menggelar pelatihan dan ujian sertifikasi barang/jasa (PBJ) pemerintah level 1 di Hotel Aston Karimun, Selasa 28 Juli 2026.
Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Dinas PUPR Karimun dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pekanbaru yang telah meraih akreditasi A dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pelatihan dan ujian sertifikasi PBJ tersebut dibuka Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole yang turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Karimun, Raja Machrizal, Manajer HRD Pusdiklat Pekanbaru, Malinda serta puluhan peserta yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Karimun.
Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole memberikan apresiasi terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas bagi ASN tersebut dengan sangat baik. Menurutnya, penguatan kemampuan aparatur menjadi fondasi utama dalam mempercepat pembangunan yang merata di Karimun.
“Pemerintah Karimun akan terus meningkatkan kompetensi seluruh pengelola pengadaan barang dan jasa. Kami sangat membutuhkan ketepatan sekaligus kecepatan dalam penyerapan anggaran PBJ, agar setiap penggunaan dana negara segera memiliki kejelasan prosedur dan kepastian hukum,” ujar Rocky.
Dikatakan, pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Demi menjamin kualitas materi, panitia menghadirkan narasumber yang berkompeten dan bersertifikasi langsung dari LKPP Pusat untuk membekali peserta dengan pemahaman regulasi yang mutakhir dan tepat sasaran.
Kepala Dinas PUPR Karimun, Raja Machriza dalam kesempatan itu menjelaskan, pelatihan diikuti 30 peserta yang berasal dari lintas instansi. Rinciannya, 20 orang dari Dinas PUPR, 5 orang dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah dan masing-masing 5 orang dari Bapperlitbang serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memastikan seluruh ASN yang terlibat memahami secara mendalam aturan, prosedur dan prinsip pengadaan barang/jasa yang berlaku. Tentu saja, ouputnya diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berjalan dengan lancar,” katanya.
Penulis: Ilfitra