JAKARTA (gokepri) – CELIOS menyarankan pajak orang kaya sebagai solusi pendanaan Program Makan Bergizi Gratis tanpa membebani kelas menengah. Jika tidak dikelola hati-hati, program ini berisiko mengganggu sektor pendidikan dan memperlebar defisit anggaran.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyarankan pemerintah mencari sumber pendanaan kreatif untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu caranya, kata dia, adalah dengan menerapkan pajak kekayaan (wealth tax).
Bhima menyebut, pajak kekayaan bisa menyumbang hingga Rp81,6 triliun untuk anggaran MBG. “Jangan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen untuk membiayai program prioritas. Pajak kekayaan bisa menjadi solusi. Selain itu, cegah kebocoran pajak di sektor komoditas ekstraktif melalui praktik seperti underinvoicing dan misreporting. Jangan bebankan masyarakat kelas menengah yang hidupnya sudah terhimpit,” ujarnya, Selasa (19/11), di Jakarta.
Program MBG adalah salah satu program unggulan Prabowo-Gibran. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan makanan bergizi bagi 82 juta penerima. Sasaran utama meliputi anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil.
Program ini direncanakan mengambil hampir 10 persen dari total anggaran pendidikan nasional pada 2025, atau sekitar Rp71 triliun. Meski memiliki manfaat ekonomi, CELIOS memperingatkan anggaran sebesar itu bisa membebani keuangan negara dan mengurangi ruang fiskal untuk program prioritas lainnya.
Baca: Batam Alokasikan Program Makan Bergizi Gratis untuk 987 Sekolah
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menjelaskan dampak program MBG terhadap PDB hanya sebesar 0,06 persen atau Rp7,21 triliun. Namun, dampaknya negatif terhadap sektor pendidikan, dengan kehilangan nilai ekonomi hingga Rp27,03 triliun.
Huda juga mengkhawatirkan berkurangnya kualitas pendidikan karena anggaran yang terpotong. “Redistribusi dana ini juga bisa mengurangi kompensasi tenaga kerja di sektor pendidikan sebesar Rp41,55 triliun. Selain itu, ada potensi pengurangan hingga 723 ribu posisi kerja, termasuk guru dan dosen,” kata Huda.
CELIOS memproyeksikan jika MBG berjalan hingga 2029, defisit APBN akan mencapai 3,34 persen dari PDB. Jumlah ini melampaui ambang batas aman 3 persen sesuai undang-undang, bahkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi optimistis 7 persen.
Baca: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo di Batam Mulai 2 Januari 2025
Peneliti CELIOS, Dyah Ayu, menyoroti sulitnya meningkatkan rasio pajak di tengah ekonomi yang penuh tantangan. Ia menyebut target rasio pajak APBN 2025 hanya 10,09 persen, jauh dari target 23 persen pada 2029.
“Pilihan pemerintah adalah menaikkan rasio pajak atau menambah utang untuk mendanai MBG,” ujar Dyah. Ia menambahkan, program MBG perlu dirasionalisasi agar hanya diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Bantuan bisa diberikan melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk uang tunai atau makanan bergizi untuk siswa tertentu. ANTARA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
