Cabjari Moro Setorkan Uang Kerugian Negara Kasus APBDes Tanjungpelanduk ke BPKAD Karimun

Kacabjari Moro Haryo Nugroho menyetorkan uang kerugian negara kasus korupsi APBDes Tanjungpelanduk ke BPKAD Karimun.

Karimun (gokepri.com) – Mantan Pjs Kades Tanjungpelanduk, Sudirman Syafrizal Bin Alm Abdul Majid selaku terpidana kasus korupsi APBDes Tanjungpelanduk telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp140.725.642 ke Cabjari Karimun di Moro.

Kemudian, uang tersebut telah disetorkan Cabjari Moro ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penyerahan dana tersebut disaksikan perwakilan Inspektorat Kabupaten Karimun, Haryanis, Jumat, 4 Februari 2022.

Kacabjari Karimun di Moro, Haryo Nugroho mengatakan, Cabjari Moro resmi menyetorkan atau mengembalikan kerugian negara terkait tindak pidana korupsi di Desa Tanjungpelanduk, Moro ke kas daerah.

“Uang kerugian negara tersebut pada tahap penyidikan dan penuntutan telah dititipkan di rekening titipan Bank BRI Cabang Karimun Nomor Rekening atas nama RPL 137 PDT Kejari Karimun,” ujar Haryo Nugroho.

Dijelaskan Haryo, pengembalian kerugian negara tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana APBDes di Desa Tanjung Pelanduk tahun anggaran 2020 periode Maret hingga Agustus 2020.

“Kerugian yang dikembalikan merupakan hasil korupsi selama periode tersebut semasa terpidana Sudirman Syafrizal Bin Alm Abdul Majid menjabat selaku Pjs Kepala Desa Tanjung Pelanduk yang telah menerima vonis putusan pengadilan selama 1 tahun dan 6 Bulan dan telah dilakukan eksekusi,” terangnya.

Mantan Kasi Pidum Kejari Bintan itu menjelaskan, dari hasil Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDes tersebut masih ada yang belum terpidana kembalikan sebesar Rp85.855.772 yang dibebankan kepada terpidana sebagai pidana tambahan uang pengganti.

Karena itu pihaknya akan terus berupaya menyelamatkan uang negara itu, yang mana Pihak Cabjari Karimun di Moro akan melakukan pelacakan aset terhadap harta benda terpidana, dan apabila terpidana tidak memilik harta benda yang dapat disita maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 6 bulan.

Dikatakan, Pengembalian Kerugian Negara tersebut harapnnya akan digunakan kembali oleh Pemerintahan Desa Tanjung Pelanduk sebagai pembangunan maupun kegiatan-kegiatan bagi masyarakat Desa Tanjung Pelanduk.

“Ini sesuai dengan amar Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang,” pungkasnya.

Ads bp batam 2026 baru

Sementara, Kepala Sub Seksi Pidana Umum (Pidum) dan Pidana Khusus (Pidsus) Cabjari Karimun di Moro, Jan Fanther Rio Simanungkalit menambahkan, dalam putusan Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Tanjungpinang atas kasus korupsi tersebut, terpidana dijatuhi pidana denda sebesar Rp50.000.000 subsidair 2 bulan kurungan.

Sementara itu, pihak Cabjari Karimun di Moro juga memanggil Pejabat Kepala Desa saat Ini dan Bendahara Desa Tanjung Pelanduk untuk menerima dokumen dokumen yang telah disita secara sah dan dijadikan sebagai Barang Bukti oleh Penuntut Umum Cabjari Karimun di Moro kepada Bendahara Desa Tanjung Pelanduk, Endri sesuai amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penulis: Ilfitra

Pos terkait