BP Batam Sambut Positif BATAMKU, Aplikasi Pendataan Pergerakan Penduduk

Pengembangan aplikasi BATAMKU untuk mendata pergerakan masyarakat melalui pelabuhan di Kota Batam.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, memimpin pembahasan pengembangan aplikasi BATAMKU dalam Forum Group Discussion (FGD). FOTO: BP BATAM

BP Batam dan Pemko Batam mengembangkan BATAMKU untuk mendata mobilitas masyarakat melalui pelabuhan. Data tersebut diharapkan membantu pemerintah menyusun pembangunan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan kota.

BATAM (gokepri) – Pergerakan orang melalui pelabuhan menjadi salah satu sumber informasi untuk memahami perubahan kebutuhan Kota Batam. Pemerintah daerah ingin memanfaatkan informasi itu melalui BATAMKU, aplikasi pendataan mobilitas masyarakat yang dikembangkan BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam.

Sistem ini akan mencatat pergerakan masyarakat yang masuk dan keluar Batam melalui jalur pelabuhan. Pemerintah berharap data tersebut dapat membantu perencanaan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, dan penyusunan kebijakan pembangunan.

Pelabuhan Sekupang menjadi lokasi awal penerapan BATAMKU. Setelah pemerintah menguji dan mengevaluasi sistem tersebut, penerapannya akan meluas secara bertahap ke pelabuhan lain di Batam.

Baca Juga: 1.900 Lampu Jalan Disiapkan, BP Batam Bangun Sistem Penerangan Pintar

Bagi Batam, pendataan mobilitas memiliki arti penting karena pergerakan penduduk berkaitan dengan aktivitas industri, investasi, perdagangan, dan pariwisata. Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Batam juga menghadapi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang terus berubah.

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan BATAMKU menjadi bagian dari upaya pemerintah menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan perkembangan masyarakat.

“Melalui BATAMKU, kita ingin memiliki data mobilitas masyarakat yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut akan membantu pemerintah menyiapkan pelayanan, infrastruktur, dan program pembangunan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Amsakar.

Data pergerakan penumpang tidak hanya berguna untuk mencatat jumlah orang yang datang dan berangkat. Jika pemerintah mengolah dan memverifikasi informasi tersebut dengan baik, data mobilitas dapat menjadi salah satu bahan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Pemerintah, misalnya, dapat memanfaatkan informasi itu untuk mengevaluasi kebutuhan transportasi, kapasitas fasilitas pelabuhan, dan akses antarkawasan. Data sektoral lain juga diperlukan untuk membaca kebutuhan layanan dasar, seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan.

Ads bp batam 2026 baru

Kebutuhan tersebut berkaitan dengan pertumbuhan industri dan investasi Batam. Aktivitas ekonomi yang berkembang turut memengaruhi kebutuhan tenaga kerja dan pergerakan masyarakat dari berbagai daerah.

Amsakar mengatakan pemerintah perlu mengimbangi pertumbuhan investasi dengan kesiapan tenaga kerja dan infrastruktur pendukung. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.

“Investasi yang masuk ke Batam harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pertumbuhan industri perlu kita dukung dengan kesiapan tenaga kerja, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang memadai. BATAMKU diharapkan memperkuat dasar pengambilan keputusan tersebut,” katanya.

Dalam bidang ketenagakerjaan, pola kedatangan dan tujuan perjalanan masyarakat dapat memberi gambaran awal tentang dinamika pergerakan tenaga kerja. Pemerintah dapat menggabungkan informasi tersebut dengan data sektoral untuk menyelaraskan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dengan kebutuhan industri.

Informasi mobilitas secara agregat juga berpotensi membantu pemerintah membaca aktivitas ekonomi di sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, transportasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, pemerintah tetap memerlukan data sektoral lain agar dapat memahami kondisi setiap sektor secara lebih akurat.

Menyatukan Data Antarinstansi
Pengembangan aplikasi BATAMKU untuk mendata pergerakan masyarakat melalui pelabuhan di Kota Batam.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, memimpin pembahasan pengembangan aplikasi BATAMKU dalam Forum Group Discussion (FGD). FOTO: BP BATAM

Manfaat BATAMKU juga bergantung pada kemampuan pemerintah menghubungkan data dari berbagai lembaga. Karena itu, pengembangan sistem ini mengacu pada semangat Satu Data Indonesia.

Pemko Batam dan BP Batam telah membahas mekanisme pendataan, integrasi antarlembaga, dan kesiapan operasional sistem melalui Forum Group Discussion (FGD) BATAMKU. Sejumlah pemangku kepentingan turut membahas kebutuhan penerapan aplikasi di pelabuhan.

Pemerintah Kota Batam juga masih membahas Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan pendataan. Regulasi tersebut diperlukan untuk memperjelas mekanisme dan peran setiap instansi.

Sejumlah lembaga akan terlibat dalam pengembangan sistem, antara lain BP Batam, Pemko Batam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan. Instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, dan operator angkutan juga menjadi bagian dari koordinasi.

Pembagian kewenangan dan mekanisme pertukaran data menjadi hal penting dalam integrasi tersebut. Pemerintah perlu memastikan setiap instansi mengelola dan memanfaatkan informasi sesuai tugas serta kewenangannya.

Bagi BP Batam, integrasi data dapat mendukung perumusan kebijakan pengembangan kawasan. Pemerintah membutuhkan informasi yang konsisten untuk merespons perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Sekupang Menjadi Lokasi Awal

Pemilihan Pelabuhan Sekupang sebagai lokasi awal memberi ruang bagi pemerintah untuk menguji kesiapan BATAMKU sebelum memperluas penerapannya. Pengujian mencakup sistem pendataan, alur pelayanan, kapasitas petugas, dan kemudahan akses bagi pengguna.

Hasil evaluasi akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum pemerintah menerapkan sistem tersebut di pelabuhan lain. Tahapan ini penting agar kendala teknis dan pelayanan dapat diketahui sejak awal.

Selain kesiapan operasional, pemerintah juga perlu memperhatikan perlindungan data pribadi. Pengelola sistem harus menjelaskan tujuan pendataan, membatasi akses informasi, menjaga keamanan sistem, dan menyediakan mekanisme koreksi jika terjadi kesalahan data.

Kemudahan akses juga menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar. Pemerintah perlu memastikan proses pendataan tidak menyulitkan penumpang yang menggunakan layanan pelabuhan.

Amsakar mengatakan keberhasilan BATAMKU tidak cukup diukur dari penerapan teknologi. Pemerintah juga perlu melihat manfaatnya bagi masyarakat.

“Batam ingin mengambil peran sebagai pelopor. Kita berharap pengalaman pelaksanaan BATAMKU dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam menghubungkan data dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah berharap sistem tersebut dapat memberi manfaat bagi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hingga pemerintah pusat. Data mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan dapat menjadi salah satu bahan untuk memahami kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Baca Juga: Hari Bakti BP Batam, Merawat Kepedulian dan Lingkungan Kota

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait