Batam (gokepri.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan 58 tempat pemungutan suara (TPS) melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Selain itu Bawaslu juga merekomendasikan 48 TPS melakukan penghitungan suara. PSU itu di antaranya terjadi di dua TPS di Kota Batam, TPS 2 Seraya dan TPS 28 Duriangkang.
Pada Pemilu 2019 juga sempat terjadi PSU di Batam, namun jumlahnya hanya 1 TPS. Yakni di TPS 43 Sei Jodoh, hanya untuk pemilu presiden dan wakil presiden.
Tidak hanya di Batam, PSU pada Pemilu 2019 juta terjadi di seluruh kabupaten/kota di Kepri. Antara lain 6 TPS di Karimun, 5 TPS di Tanjungpinang, dan 4 TPS di Anambas. Di Bintan 4 TPS juga melakukan PSU, hanya saja 3 TPS di antaranya pemungutan suara lanjutan (PSL). Kemudian 3 TPS di Lingga dengan 1 TPS di antaranya PSL dan PSU di 1 TPS di Natuna.
Data berasal dari Divisi Temuan Laporan Pelanggaran Bawaslu berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi hingga 11 Desember pukul 06.00 WIB. Adapun 58 TPS yang rekomendasi PSU tersebar di 16 TPS di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan 12 TPS di Sumatra Barat (Sumbar). Kemudian empat TPS masing-masing di Jawa Timur (Jatim) dan Riau, tiga TPS di Sumatra Utara (Sumut) dan Banten.
Lalu di Jambi, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara masing-masing dua TPS. Sementara di Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua masing-masing satu TPS.
Ketentuan pemungutan suara ulang itu tertuang dalam pasal 112 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di antaranya karena pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai perundang-undangan. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus pada surat suara.
Kemudian petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Lebih dari seorang pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau berbeda. Serta lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan, pengaturan soal PSU terdapat dalam Pasal 112 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. “Ini kami katakan bahwa Undang-Undang telah menjelaskan batasan-batasan PSU dapat dilakukan,” jelasnya. (wan)
