Batam (gokepri.com) – Pemko Batam menggodok saksi tegas kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di kota bandar dunia madani ini.
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan itu akan diatur dalam Peraturan Walikota (Perwako) Batam. Berbagai masukan dijaring dalam pembahasan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam.
“Masih kita minta masukan dari teman-teman Forkopimda agar Perwako ini jadi produk hukum yang mempertimbangkan semua aspek,” ujar Amsakar usai memimpin rapat Forkopimda di lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Kamis (27/8/2020).
Perwako tersebut bertujuan bukan untuk membebani masyarakat Batam. Namun menjaga masyarakat agar terhindar dari Covid-19.
“Bukan untuk menghukum, tapi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Batam. Dengan makin sadar dan patuh, maka akan lebih mudah kita menangani Covid-19 ini,” ujar Amsakar.
Adapun sanksi yang disiapkan mulai dari teguran, denda, hingga kerja sosial selama 120 menit bagi masyarakat yang tidak memakai masker saat keluar rumah. Jika sudah diberikan sanksi namun masih melakukan pelanggaran, maka sanksi yang akan diberikan lebih berat lagi.
Amsakar meminta agar masyarakat Batam terus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, rutin mencuci tangan. Ia mengaku, sajauh ini kesadaran masyarakat Batam menerapkan protokol kesehatan mulai kendor.
“Kita risau juga, bahkan ada beberapa kejadian masyarakat mengambil paksa jenazah pasien Covid-19,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Batam, Nuryanto mendukung adanya Perwako tersebut. Menurut dia, aturan ini menjadi landasan petugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Batam.
“Ini sudah pas. DPRD sepakat dan sejak awal kami mendorong ini, tinggal bagaimana mencermati penanganan dan pelaksanaannya di lapangan nanti,” ujarnya. (wan)
