BATAM (gokepri.com) – Pemerintah Kota Batam memastikan kebijakan APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus menjaga kemampuan masyarakat, keberlanjutan usaha, dan iklim investasi.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dilakukan tanpa mengabaikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
“Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan digitalisasi layanan pajak dan retribusi, digitalisasi alat perekam transaksi, mobil pajak keliling, pemutakhiran berbasis data, intensifikasi pajak, optimalisasi aset serta penguatan pengawasan,” kata Amsakar dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Rabu.
Menurut dia, Pemkot Batam juga akan memperluas kanal pembayaran yang inklusif dan real time serta meningkatkan kualitas pelayanan agar peningkatan PAD berjalan seiring dengan kemudahan berusaha dan pelayanan publik.
Dalam tanggapannya terhadap pandangan umum fraksi DPRD Batam, Amsakar menyebut belanja daerah pada 2027 akan diarahkan berbasis kinerja dengan prinsip efektif, efisien, akuntabel dan responsif.
Belanja produktif diprioritaskan untuk sejumlah kebutuhan dasar, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir serta pengembangan kawasan ekonomi.
“Setiap perangkat daerah didorong memperjelas target, jadwal, penanggung jawab, indikator kinerja, monitoring, evaluasi serta manfaat program,” ujarnya.
Untuk infrastruktur, Pemkot Batam menyiapkan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, pembangunan jembatan, unit sekolah baru dan ruang kelas baru, termasuk dukungan infrastruktur dasar serta aksesibilitas bagi masyarakat di wilayah mainland dan hinterland.
Penanganan banjir juga menjadi salah satu prioritas. Pemerintah akan mengoptimalkan pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan, sistem pompa serta pengendalian kawasan rawan banjir.
Sementara untuk persoalan persampahan, penguatan dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, TPS 3R hingga pengelolaan di tempat pemrosesan akhir.
Pemkot Batam juga merencanakan pembangunan lanjutan landfill TPA, pengembangan TPS 3R serta penguatan pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.
Di sektor pendidikan, Pemkot Batam menyiapkan bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, serta beasiswa mahasiswa, termasuk bagi mahasiswa dari wilayah hinterland.
Program tersebut dilengkapi pembangunan ruang kelas baru, pengadaan mebel dan peralatan pendidikan serta peningkatan kompetensi guru.
Pada sektor kesehatan, Amsakar mengatakan pemerintah akan mempertahankan capaian universal health coverage (UHC) sekaligus meningkatkan kualitas dan akses pelayanan.
Fokus diarahkan pada pemenuhan target UHC, peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan RSUD Embung Fatimah, ketersediaan tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan, pelayanan rujukan serta pemerataan akses kesehatan.
Sementara untuk UMKM dan ketenagakerjaan, Pemkot Batam akan mengarahkan program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Pemerintah juga menyiapkan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil, pemberdayaan industri serta pembinaan dan fasilitasi perizinan bagi pelaku UMKM.
Amsakar menambahkan konektivitas antarkawasan juga menjadi perhatian melalui pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan. Pemanfaatan opsi dana PKB akan diarahkan untuk pembangunan maupun pemeliharaan jalan dan peningkatan moda transportasi.
Di sisi lain, Pemkot Batam menegaskan transparansi, akuntabilitas dan pengendalian internal tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan APBD. Pengadaan barang dan jasa, pembangunan fisik, hibah, bantuan sosial dan program lainnya akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp116 miliar, pemerintah menyatakan akan mengelolanya secara hati-hati dan terukur dengan tetap memperhatikan kesehatan serta kesinambungan fiskal daerah.
Dalam perlindungan sosial, Pemkot Batam mengalokasikan program subsidi perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, subsidi transportasi untuk pengendalian inflasi, pendampingan usaha perikanan dan pertanian serta dukungan sarana prasarana bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
“Program akan berbasis data, verifikasi, kriteria penerima yang jelas, pengawasan dan evaluasi manfaat,” kata Amsakar.
Amsakar menegaskan keberhasilan APBD 2027 nantinya tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Hal tersebut diwujudkan melalui pelayanan publik yang semakin baik, penanganan banjir dan persampahan yang semakin efektif, peningkatan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan, penguatan UMKM dan kompetensi tenaga kerja, terbukanya kesempatan ekonomi serta pemerataan pembangunan termasuk wilayah hinterland,” katanya.
Penulis: Engesti
