Ansar Lobi Pusat, Minta Anggaran Lebih untuk Pembangunan Kepri

Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Foto: Gokepri.com/Engesti

Tanjungpinang (gokepri) – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad tengah gencar melakukan lobi-lobi kepada pemerintah pusat agar anggaran APBN untuk pembangunan Kepri bisa ditambah.

“Saya bolak-balik Jakarta mencari dukungan anggaran pemerintah pusat guna mendorong pembangunan daerah,” kata Ansar di Tanjungpinang, Selasa 24 Oktober 2023.

Ia mengatakan di tahun anggaran 2024 mendatang, pendapatan Provinsi Kepulauan Riau diproyeksikan sebesar Rp4, 216 triliun.

Baca Juga: APBD Kepri 2023 Ditetapkan Sebesar Rp4,1 T Melalui Rapat Paripurna DPRD

“Sedangkan belanja, proyeksi sebesar Rp4.20 triliun dan pembiayaan daerah Rp112 triliun,” kata dia.

Mantan Bupati Bintan itu mengatakan, kondisi proyeksi APBD Kepri tahun anggaran 2024 tidak mampu menopang semua kegiatan pembangunan di daerah setempat, karena adanya kebijakan penurunan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Selain itu, Pemprov Kepri pada APBD 2024 juga wajib mengalokasikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang sebesar Rp119 miliar sebagaimana arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Kita juga harus menuntaskan beberapa pembangunan fisik, seperti Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kepri yang sedang berjalan,” katanya.

Ansar mengatakan ia telah menemui sejumlah kementerian, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Keuangan bahkan ke Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin untuk meminta bantuan dana pembangunan strategis.

Dana itu nantinya termasuk untuk penataan kawasan Pulau Penyengat dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp60 miliar.

Anggaran itu akan digunakan untuk perbaikan jalan sepanjang 3.462 kilometer, membangun jalan lingkar di sisi laut, hingga balai adat Penyengat.

Selain itu, Ansar juga mengusulkan pembangunan pasar dan di Kabupaten Anambas, lalu rumah sakit Kecamatan Kundur di Kabupaten Karimun. Selanjutnya, rehabilitasi tiga pelabuhan HDPE di Karimun, Bintan, dan Lingga.

“Mudah-mudahan semua usulan kita disetujui pemerintah pusat,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Engesti Fedro

BAGIKAN