Jakarta (gokepri.com) – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara 1, Senin 2 Oktober 2023. RDP tersebut membahas progres investasi Rempang Eco-City.
RDP tersebut turut dihadiri oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Dalam rapat tersebut ia menegaskan salah satu proyek strategis nasional (PSN) 2023 tersebut diharapkan terus jalan dan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Melihat kondisi yang terjadi di lapangan, kita berharap investasi di Pulau Rempang ini bisa terus berjalan lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujar Bahlil.
Baca Juga: Bahlil: Tidak Ada Perlakukan Khusus untuk Investasi Rempang
Dalam kesempatan itu, Kepala BP Batam Muhammad Rudi melaporkan poin-poin terkait perkembangan investasi di Pulau Rempang dan telah mendapat respon yang baik dari Komisi VI DPR RI.
“Sudah kita laporkan perkembangannya (Investasi di Pulau Rempang) kepada Komisi VI DPR RI dan telah direspon baik dengan beberapa catatan,” kata Rudi.
Rudi mengatakan catatan dari DPR RI di antaranya pendekatan humanis dalam sosialisasi dan pendataan tetap harus dikedepankan.
“Kemudian kami juga diminta untuk tetap melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam seluruh prosesnya,” ujarnya.
Rudi bersama jajaran di BP Batam akan berkomitmen untuk terus menjalankan amanah yang disampaikan oleh Komisi VI DPR RI tersebut.
Selain itu, Komisi VI DPR RI juga telah memberikan beberapa pertanyaan terkait investasi Rempang Eco-City ini yang harus dijawab secara tertulis dalam kurun waktu lima hari setelah RDP ini selesai dihelat.
“Seluruh saran dari Komisi VI DPR RI akan kami pelajari dan kami terapkan dalam seluruh aspek investasi khususnya di Batam agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dan ekonomi Batam terus bertumbuh,” tutur Rudi.
Dengan respon yang positif dari Kementerian Investasi/BKPM RI serta Komisi VI DPR RI, ia yakin percepatan investasi di Pulau Rempang ini dapat kita wujudkan bersama-sama dalam waktu dekat.
Pertanyaan Kunci dari Komisi VI DPR RI
Dalam informasi yang beredar luas di media sosial, banyak yang menyatakan kekhawatiran terkait Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Peran Xinyi Group dalam Membangun Ekosistem Industri Skala Besar, serta anggapan bahwa investasi ini terkesan terburu-buru.
Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan beberapa poin.
“Untuk HPL nanti akan diserahkan kepada Pemerintah dalam hal ini adalah BP Batam sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,” kata Bahlil.
Selanjutnya peran Xinyi Group dalam mengembangkan industri skala besar tidak perlu diragukan lagi, karena pengembangan kawasan tersebut tidak hanya membangun satu pabrik saja melainkan seluruh ekosistem industri di dalamnya,
“Mulai dari inti usaha yang terdiri dari 8 sektor industri hingga kebutuhan pangan dan kompetensi SDM. Jadi semua ini akan saling mendukung membentuk suatu ekosistem industri berskala besar,” lanjutnya.
Kemudian terkait kesan terburu-buru, Bahlil mengatakan investasi adalah soal momentum sehingga ketika ada investor yang mau masuk, maka harus siap sesegera mungkin untuk merealisasikannya.
“Kita harus menyiapkan dulu seluruh infrastruktur pendukungnya baru mereka (investor) datang, kalau tidak mereka akan lari ke negara lain karena banyak negara yang berminat pada investasi besar ini dan kita tidak akan tahu kapan lagi kita akan mendapat kesempatan sebesar ini lagi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
***
