Utusan Sarumaha Janji Sampaikan Aspirasi Mahasiswa Batam ke Pusat

DPRD Batam
Anggota Komisi I DPRD Batam Utusan Sarumaha. (Foto: istimewa)

Batam (gokepri.com)– Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Batam melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Batam, Rabu, 13 April 2022.

Kedatangan para mahasiswa itu disambut anggota DPRD Batam, Utusan Sarimaha.

Utusan Sarumaha menyampaikan permohonan maaf mewakili pimpinan DPRD Kota Batam, yang belum bisa menemui para mahasiswa dikarenakan sedang melakukan Rapat Paripurna.

HBRL

“Saya mewakili pimpinan DPRD Kota Batam menyampaikan permohonan maaf belum bisa menemui rekan-rekan mahasiswa dikarenakan sedang mengikuti Rapat Paripurna,” ujar Utusan di kantor DPRD Kota Batam.

Disampaikanya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut adalah merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

Maka dari itu, pihaknya akan tetap menyampaikan aspirasi itu kepada pimpinan DPRD Kota Batam, untuk Menyampai kan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Kemudian, tindak lanjut dari aspirasi masyarakat itu, pihaknya di DPRD Kota Batam akan kirim surat kepada Pemerintah Provinsi Kepri, dengan harapan pemerintah provinsi bisa meneruskannya kepada pemerintah pusat.

“Harapan kami dalam penyampaian aspirasi ini tetap berjalan dengan baik dan kondusif, dan tetap sama-sama kita menjaga keamanan dan kenyamanan kota Batam yang kita cintai ini,” ujarnya

Masih menurut Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Batam menambahkan ada beberapa point yang menjadi catatan dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Pertama, mahasiswa tersebut menolak kenaikan pajak PPN. Kemudian mereka juga menolak kenaikan harga BBM.

Catatan selanjutnya yakni meminta pemerintah mengawal stabilitas harga bahan pokok. Dan, catatan terakhir yakni mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap tegas mencopot Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Lanjutnya, dari semua point yang disampaikan itu rata-rata keputusannya menjadi domain dari pemerintah pusat.

“Apapun nanti yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat, kami sebagai representatif pemerintah di daerah akan tunduk dan patuh terhadap keputusan itu,” tutupnya.

Penulis: Eri

Pos terkait