BATAM (gokepri) – Warga Kelurahan Tanjung Sengkuang dan Batu Merah mengeluhkan krisis air yang tak kunjung selesai. Solusi dari pemerintah dan operator air lamban.
Warga kembali menuntut janji pemerintah soal krisis air bersih. Mereka mendatangi Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Batam, Senin, 8 September 2025.
Pertemuan yang sudah ketiga kalinya ini tidak membuat persoalan air selesai, membuat Amsakar geram dan mengancam mengkaji ulang kontrak kerja sama dengan PT Moya, selaku operator air.
Warga mengeluhkan pelayanan air bersih yang tak kunjung normal di wilayahnya sejak tiga bulan terakhir. Salah satu perwakilan warga Tanjung Sengkuang, Ulil, meminta distribusi air tangki dan tandon lebih terencana. Ia juga menegaskan agar pemerintah tidak memberi janji palsu yang justru memperlambat penyelesaian masalah.
“Jangan hanya datang saat ada permintaan. Harus ada jadwal tetap supaya (aktivitas) sekolah, puskesmas, dan warga tidak terhambat,” kata Ulil.
Merespons keluhan warga, Amsakar meminta maaf karena belum bisa memberi pelayanan terbaik. Dia juga mengakui perbaikan distribusi air membutuhkan pekerjaan teknis dan dukungan pembiayaan yang memakan waktu. “Saya pastikan ini komitmen kami sejak awal,” ujarnya.
Amsakar juga mengatakan ada sejumlah klausul dalam perjanjian kerja sama yang membuat pengelolaan tidak bisa diambil alih BP Batam. Menurutnya, klausul tersebut harus dikoreksi agar pelayanan air lebih fleksibel dan dinamis. “Kalau klausul yang ada sekarang tidak fleksibel, pelayanan akan tersendat,” katanya.
Sebagai solusi jangka pendek, Amsakar menginstruksikan Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam dan manajemen PT Moya agar menopang distribusi air dengan tandon dan mobil tangki. Untuk jangka panjang, ia memperkirakan proyek pembangunan instalasi dan jaringan baru akan rampung sekitar Juni 2026. “Lebih baik kami bicara apa adanya dengan warga daripada memberi janji manis, tapi tidak selesai-selesai,” tegas Amsakar.
Senada dengan Amsakar, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, memastikan akan segera turun ke lapangan untuk menindaklanjuti instruksi wali kota. “Upaya jangka pendek adalah penambahan tandon dan mobil tangki di kedua wilayah itu,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, BP Batam masih menunggu persetujuan anggaran dari DPR RI untuk proyek teknis seperti pembangunan booster, valve, dan jaringan distribusi baru. “Estimasi kami, penyelesaian menyeluruh baru bisa terealisasi pada Juni 2026, dengan catatan anggarannya disetujui DPR RI,” kata Ariastuty.
Evaluasi Kerja Sama
Amsakar kecewa dengan lambatnya progres penyelesaian masalah air bersih yang telah berlangsung berbulan-bulan. Dalam RDP, dia bahkan menyiratkan kemungkinan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan operator air. “Kalau tidak juga diselesaikan, kami mesti mempertimbangkan apakah kerja sama ini mau dilanjut atau tidak,” tegasnya.
Amsakar menekankan kebutuhan air bersih adalah hak dasar masyarakat yang tak bisa ditawar. Ia juga mendesak pihak konsorsium untuk menunjukkan komitmen dan langkah konkret dalam hitungan minggu, bukan bulan. Ia pun menantang pihak SPAM dan PT Moya, yang semula memberi target satu bulan, menjadi dua minggu. “Saya tanya, bisa tidak dua minggu? Kalau belum bisa, saya minta satu bulan. Tapi jangan mundur lagi. Sekali keluar pernyataan di forum ini, tidak boleh berbalik,” katanya.
Amsakar juga mengakui Pemko Batam belum bisa sepenuhnya memenuhi janji kepada masyarakat. Namun, ia menyebut proses penganggaran di tingkat pusat untuk proyek besar senilai Rp2,9 miliar tengah berjalan. Proyek ini mencakup pembangunan pipa dan jaringan air bersih baru.
“Kami sedang mengusulkan anggaran untuk jaringan, dan pipa. Ini salah satu fokus kami, karena air adalah kebutuhan paling dasar,” ujarnya.
Baca Juga: Sudah Dua Bulan Warga Batu Merah dan Tanjung Sengkuang Krisis Air
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
